Setelah Tax Amnesty, Tiga UU Diperbaiki
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Setelah Tax Amnesty, Tiga UU Diperbaiki

Terbitnya UU No 11 Thn 2016 tentang Pengampunan Pajak akan diikuti Perubahan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU mengenai Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Badan dan UU mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjawab harapan penurunan tarif pajak dari salah satu peserta sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Rama Shinta Ballroom, Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8) malam.

“Pikiran sederhana saya mengatakan seperti ini. Kalau di Singapura PPh Badan kena 17 persen, kenapa kita harus 25 persen. Kita ini mau bersaing. Gimana kita mau bersaing, sana kena 17 persen, sini kena 25 persen. Ya lari ke sana semua,” ucap Jokowi memberikan gambaran mengapa pemerintah mulai mempertimbangkan untuk menurunkan tarif pajak.

Saat ini, lanjut Jokowi, pemerintah masih menghitung dan mengkalkulasi, apakah penurunan akan dilakukan secara langsung misalnya dari 25 persen ke 17 persen, atau dilakukan secara bertahap misalnya dari 25 persen, ke 20 persen, baru kemudian 17 persen. “Kalau negara lain bisa, kita harus bisa,” tegasnya.

Harapan penurunan tarif pajak sendiri disampaikan salah satu peserta karena ada kecenderungan orang akan menghindar ketika tarifnya mahal.

“Daripada nanti dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab, mending diturunkan juga agar semua jadi mudah, murah dan transparan. Selain itu dunia usaha juga semakin bergairah,” jelas salah satu peserta yang menanyakan apakah ada rencana pemerintah menurunkan tarif pajak.

Jokowi menjelaskan, dalam era kompetisi yang sangat ketat, Indonesia dituntut cepat melakukan perubahan dan penyesuaian. Jika tidak mampu mengikuti, akan ditinggal bangsa lain.

Ditegaskan, pemerintah masih mengumpulkan banyak masukan dari banyak pihak untuk mempertimbangkan apa yang harus diputuskan dan dilakukan. “Maksimal insya Allah tahun depan akan rampung semuanya,” jelas Jokowi.

Meski perubahan tiga UU tersebut harus melalui proses pembahasan di DPR, Presiden meyakini para anggota DPR akan mendukung proses pembahasan itu. Selain mengkaji UU, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pengembangan salah satu pulau Indonesia sebagai tax heaven (surga pajak), seperti halnya Labuan yang ada di Malaysia.

“Kita juga punya pulau banyak, buat satu pulau untuk tax heaven, kenapa tidak, misalnya. Ini juga sedang dalam proses semua,” ungkap Jokowi menjelaskan kajian-kajian yang sedang dilakukan pemerintah saat ini.

Khianati Kepercayaan
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu langsung Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa presiden telah memberikan kelonggaran melalui kebijakan tax amnesty.

“Seperti ada di UU Tax Amnesty, untuk semua harta yang memang belum dimasukkan dalam SPT. Jika Bapak Ibu memasukkan dalam tax amnesty, kami stop,” ujar Sri Mulyani seraya menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan akan dilakukan ketika harta yang bersangkutan dilaporkan seluruhnya melalui program tax amnesty.

Namun, Sri Mulyani mengingatkan, jangan sampai hanya sebagian harga yang dilaporkan dan dilanjutkan dengan permohonan penghentian penyelidikan. “Saya tidak ingin, ada yang menungganginya dengan melaporkan 10 persennya dan dilaporkan untuk menghentikan penyelidikan. Itu mengkhianati kepercayaan Bapak Presiden,” tambah Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani mengajak seluruh peserta ikut mendukung kebijakan Pemerintah. Tidak hanya dengan hadir atau sekadar menggunakan fasilitas.

“Ini sangat serius, betul-betul membangun Republik Indonesia. Yang disampaikan Presiden tadi itu angin segar. Kalau seperti koin itu, sisi angin segar, di sisi lain adalah kewajiban anda sebagai warga negara,” ujar Menteri Keuangan mengingatkan bahwa kewajiban membayar pajak adalah salah satu kewajiban seorang warga negara. (sak)