Singapura Gratiskan Pajak Dana WNI
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Singapura Gratiskan Pajak Dana WNI

Ekspektasi besar pemerintah Indonesia menarik dana WNI dari Singapura melalui program tax amnesty sepertinya bakal menemui kendala. Pemerintah Negeri Singa itu dikabarkan telah menyiapkan sejumlah skema guna menahan uang WNI yang disimpan di bank-bank Singapura.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut bank di Singapura tidak tinggal diam menghadapi program tax amnesty dari pemerintah Indonesia. Sadar ada potensi penarikan dana cukup besar dari pemilik modal dari negara tetangganya, perbankan negeri Singa itu menawarkan paket pembayaran pajak gratis.

Tawaran paket pembayaran pajak secara gratis atas deklarasi dana pemilik modal asal Indonesia oleh perbankan Singapura itu tentu saja ada syaratnya. Fasilitas itu akan diberikan dengan syarat dana yang tersimpan di bank negara itu tidak ditarik dan dipindahkan ke Indonesia.

”Iya tadi saya dapat kabar dari teman dan informasinya sudah cukup santer juga. Bank-bank di Singapura coba memengaruhi orang yang ikut repatriasi. Dengan cara mereka kasih penawaran duitnya jangan ditarik, tapi dengan cara dia yang bayarin repatriasi 4 persen (tebusan deklarasi tax amnesty, red),” ungkap Hariyadi kepada media saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, pekan lalu.

Hariyadi menganggap wajar kekhawatiran bank di Singapura itu. Sebab, hal itu bisa memengaruhi likuiditas di negara itu. Itu juga sekaligus membuktikan bahwa program tax amnesty memang menarik dan berpotensi dimanfaatkan pemilik dana asal Indonesia. ”Menurut saya memang menarik programnya. Hanya orang kurang cerdas yang bilang tidak menarik. Kalau tidak manfaatkan ya salahnya sendiri,” tegasnya.

Hariyadi merasa semakin hari semakin optimistis program pengampunan pajak itu akan berjalan sukses. Padahal di awal sempat kurang yakin partisipasinya akan sesuai ekspektasi pemerintah. ”Awalnya saya lihat punya keyakinan mungkin antara Rp 2.000 triliun sampai Rp 3.000 triliun, yang repatriasi Rp 700-an triliun, sisanya deklarasi. Tapi semakin ke sini kok semakin optimis ya,” akunya.

Asumsi awal itu juga didasari hasil survei Apindo terkait tax amnesty. Survei dilakukan ke lingkungan keluarga besar Apindo dan yang terkait. Hasilnya ditemukan potensi partisipasi sekitar Rp 2.000 triliun, baik repatriasi maupun sekadar deklarasi.

Jangankan sekelas taipan. Hariyadi menilai pemilik dana level profesional dan kelas perorangan saja diyakini ikut program tax amnesty. ”Profesional di keuangan, dokter, itu banyak yang melaporkan SPT (surat pemberitahuan)-nya tidak betul. Itu lumrah kok. Apalagi yang awam. Maka sosialisainya juga harus ke sana,” ujarnya.

Sementara itu, terkait teknis pelaksanaan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Surabaya mengatakan bahwa pelaporan dalam formulir tax amnesty dibuat sangat sederhana.

Misalnya, untuk deklarasi aset seperti properti, saham, maupun obligasi, para peserta tax amnesty hanya cukup menuliskan jenis dan besaran asetnya saja. Tidak perlu menyertakan bukti seperti sertifikat maupun bukti kepemilikan surat berharga. “Jadi, bapak ibu tidak perlu repot-repot foto copy sertifikat,” jelasnya.

Tax amnesty memang bukan perkara gampang. Di beberapa negara lain, pelaksanaannya gagal. Di Indonesia, tax amnesty yang pernah dijalankan pada 1964 dan 1984 juga gagal. Namun, kali ini, pemerintah optimistis tax amnesty akan berhasil karena didukung momentum keterbukaan finansial pada 2018 mendatang.

Karena itu, selain hotline yang disiapkan Ditjen Pajak, Presiden Jokowi juga membuka hotline khusus pengaduan tax amnesty di nomor 08112283333. Tahun ini memang momen tepat pemberlakuan tax amnesty. Salah satunya, karena pada 2018 bakal berlaku prinsip bank secrecy yang memungkinkan semua negara mengakses data perbankan, termasuk di luar negeri.

Sebagaimana diketahui, 2018 nanti akan berlaku Common Reporting Standard (CRS) atau istilah formalnya adalah Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, yakni standar pertukaran otomatis informasi akun keuangan.

Dengan begitu, untuk mengetahui rekening seseorang di bank yang ada di negara lain, aparat bisa mengaksesnya secara langsung tanpa harus melalui permohonan yang sulit dan berbelit. (sak)