Soal Dwelling Time Harus Clear Sebulan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Soal Dwelling Time Harus Clear Sebulan

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Menhub Budi Karya Sumadi mengadakan rapat dengan jajaran direksi PT Pelindo I, II, III dan IV di kantor Kemenhub untuk membahas dan mengevaluasi masalah dwelling time di beberapa pelabuhan besar di Indonesia, Sabtu (17/9) lalu.

Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan tiga hal pokok permasalahan yang disampaikan jajaran direksi Pelindo. Pertama internal kepelabuhan, adanya komitmen bersama Kemenhub dengan PT Pelindo terkait kelayakan alat dari jumlah maupun kualifikasi.

“Diharapkan pelabuhan-pelabuhan besar beroperasi 24 jam, lalu tarif di masing-masing pelabuhan yang dikelola Pelindo lebih kompetitif dari yang sekarang, serta dibuat mekanisme tertentu sehubungan dengan tracking sehingga efektif dan efisien,” ujar Menhub.

Hal kedua berkaitan wewenang tertentu yang akan dibuat di luar wilayah pelabuhan Tanjung Priok melalui SK Dirjen Perhubungan Laut agar pelayanan di pelabuhan Pelindo mempunyai standar yang sama.

Hal ketiga berkaitan pelayanan satu atap dengan beberapa instansi terkait lainnya, bersama-sama akan dijadwalkan bertemu untuk membahas dan mengusulkan pelayanan satu atap, untuk dituangkan dalam Keputusan Presiden. “Sehingga pelayanan terpadu dalam satu atap nanti akan bisa berjalan efektif juga efisien,” tegas Menhub.

Pada kesempatan sama Menhub Budi kembali menegaskan terkait permasalahan dwelling time harus segera selesai dalam waktu satu bulan, oleh karena itu harus sungguh-sungguh melakukan pembenahan internal, semua lini harus melakukan introspeksi, bekerja simultan dan menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

Selain itu Menhub juga meminta jajaran Pelindo bekerja profesional, proaktif, progresif dan tidak saling menyalahkan pihak yang lain, serta secara intensif berkoordinasi di bawah arahan Dirjen Perhubungan Laut. “Saya berharap hasil evaluasi dengan berbagai koreksi langsung diimplementasi sehingga menunjukkan perbaikan yang signifikan” pungkas Budi Karya Sumadi.

Koordinasi Ditjen Bea Cukai
Pada ahri yang berbeda, Menhub juga menerima penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Menhub menyatakan pertemuannya itu bagian dari roadshow untuk mendalami isu-isu terkait dwelling time di pelabuhan dan mengidentifikasikan cara-cara mengatasinya.

“Dua hari lalu saya bertemu Kapolri, kemarin saya mengumpulkan para Dirut Pelindo dan hari ini saya berbicara dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk mencari format yang terbaik dalam menyelesaikan masalah dwelling time,” imbuh Menhub Budi.

Dari informasi yang disampaikan Dirjen Bea dan Cukai, dapat dicatat bahwa ada hal-hal yang telah dikerjakan dan ada yang belum dikerjakan. Menhub menambahkan bahwa, dari program pengurangan dwelling time yang telah dikerjakan, ada yang sudah bagus dan ada yang belum baik.

Untuk itu akan disusun rencana dimana program-program yang sudah baik di satu pelabuhan akan diterapkan juga di pelabuhan lainnya. “Pelabuhan yang telah berhasil mengurangi dwelling time juga masih memiliki hal-hal yang perlu ditingkatkan, khususnya koordinasi antar lembaga, akan dibahas dalam pertemuan tingkat menteri,” tegas Menhub.

Menhub juga menambahkan bahwa penting untuk menetapkan koordinator bagi seluruh wakil-wakil Kementrian dan Lembaga Negara yang beroperasi di pelabuhan.

Budi Karya juga menegaskan pentingnya melakukan deregulasi dan simplifikasi dalam proses dokumen kepelabuhanan guna mendukung pengurangan dwelling time. “Kami akan mengakaji perlu tidaknya melalukan proses pemeriksaan secara penuh pada barang yang diimpor berulang-ulang oleh importir tertentu yang dikenal memiliki reputasi baik,” kata Budi Karya.

Menhub menegaskan bahwa tidak ada lagi sekat-sekat antara Kemenhub dengan Bea dan Cukai, antara Kemenhub dengan Polri, semua bekerjasama untuk melaksanakan instruksi Presiden guna mengurangi dwelling time di pelabuhan komersial di Indonesia.

Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi menambahkan pihaknya siap mendukung inisiatif Menhub dalam rangka mengurangi dwelling time secara menyeluruh, yang menyangkut proses perijinan, proses pemeriksaan dokumen dan proses pemeriksaan barang. “Kami siap menjadi bagian dari Tim yang diinisiasi Bapak Menteri Perhubungan, untuk memastikan bahwa dwelling time berkurang di seluruh pelabuhan-pelabuhan komersial utama Indonesia,” tegas Heru. (sak)