Status Siaga Darurat Bencana di Jatim
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Status Siaga Darurat Bencana di Jatim

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akhirnya menetapkan status siaga darurat bencana terhadap 35 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Langkah ini bertujuan agar pemerintah bisa memobilisir semua sumber daya yang dimiliki untuk menangani bencana.

“Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada 12 Oktober 2016, dengan nomor surat 188/585/KPTS/013/2016 tentang status siaga darurat bencana, banjir, tanah longsor, puting beliung, dan rob di Jatim,” kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Himawan Estu Bagijo di DPRD Jatim, Jumat (14/10).

Dengan adanya keputusan tersebut, maka semua sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menangani bencana tersebut bisa dikeluarkan. Dari 38 kabupaten / kota di Jawa Timur, 35 ditetapkan statusnya sebagai siaga darurat bencana. “Dari 38 kab/kota di Jatim, hanya tiga daerah yang belum ditetapkan status siaga darurat bencana, yakni Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar,” ujar Himawan.

Alasannya, menurut Himawan, ketiga daerah tersebut belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara siaga darurat bencana dikeluarkan untuk mempermudah pemda dalam segi administrasi, misalnya seperti kebutuhan anggaran, peralatan, dan lainnya.

Sementara itu Kepala BPBD Jatim Sudarmawan menambahkan bahwa tiga daerah yang belum ditetapkan status siaga darurat bencana ada beberapa faktor. Diantaranya, tiga daerah seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar belum memiliki BPBD.

Selain itu, status siaga darurat bencana dikeluarkan sejatinya untuk mempermudah urusan administrasi seperti anggaran untuk bencana, peralatan, dan lainnya. “Ketiga daerah itu saat ini sedang proses pengurusan pembentukan BPBD,” ujarnya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menyambut baik keluarnya status siaga darurat bencana oleh pemerintah provinsi Jatim. Pasalnya ini dapat memudahkan menyalurkan bantuan provinsi ke daerah yang mengalami bencana.

“Dengan keputusan siaga bencana diharapkan SKPD terkait bencana selalu berkordinasi, baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Juga Bupati/Walikota agar juga memperhatikan rakyatnya yang terkena bencana, sehingga penanganan korban bencana dapat terlaksana dengan lancar dan baik,” ujar Agung. (sak)