Sudah WNI, Arcandra Menteri Lagi?
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Sudah WNI, Arcandra Menteri Lagi?

Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapat laporan secara penuh terkait mengenai keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang telah meneguhkan kembali status WNI mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Rumor yang beredar, dalam pekan ini Archandra bakal dipilih lagi menjadi Menteri ESDM.

Terkait status WNI tersebut, Presiden Jokowi segera memanggil Menkumham terkait proses peneguhan status WNI Arcandra Tahar itu.

“Gini saya kan belum mendapat laporan secara penuh. Jadi, kronologis pengurusannya seperti apa, kemudian sekarang sudah pegang WNI dengan proses seperti apa, saya belum mendapat laporan secara penuh karena kemarin dari pagi sampai tengah malam kan di Summit, di sidang, di KTT terus ya, jadi belum dapat laporan,” kata Presiden kepada wartawan di Asem Villa, Vientiane, Laos, Kamis (8/9) sore, sebelum bertolak kembali ke tanah air.

Mengenai tindakan yang akan dilakukan terkait informasi itu, Jokowi berjanji akan segera memanggil Menkumham. “Nanti kalau sudah sampai, besok pagi langsung akan saya panggil,” tegasnya.

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9), Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya telah meneguhkan status Arcandra Tahar sebagai WNI pada awal September ini, tepatnya pada 1 September 2016 lalu.

Proses peneguhan status WNI Arcandra dilakukan setelah Kemenkumham mendapat surat kepastian dari Kedutaan Besar Amerika mengenai status Arcandra. Ia menyebutkan, berdasarkan Keputusan Departement of State AS melalui Certificate of Loss of Nationality of the United State, Arcandra sudah tidak lagi menjadi WN AS.

“Setelah dapat statement itu, kemudian dikonfirmasi surat resmi dari Embassy AS tanggal 31 Agustus. Maka tanggal 1 September kami peneguhan kembali Arcandra sebagai WNI,” jelas Yasonna.

Menurut Menkumham, peneguhan terhadap status kewarganegaraan Arcandra ini berdasarkan prinsip non-stateless atau tidak mengakui asas apatride, dengan menggunakan Pasal 23 dan 32–35 UU No 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007. “Proses ini tidak perlu melibatkan DPR,” ujarnya. (sak)