Swasta Bisa Biayai Program Prioritas
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Swasta Bisa Biayai Program Prioritas

Presiden Joko Widodo menekankan pembiayaan program-program prioritas tak harus diambil dari APBN. Jajaran pemerintahan harus mampu memperbaiki iklim usaha, mengundang investasi sehingga momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga.

“Pemberian prioritas pertama kepada swasta. Ini perlu saya ulang-ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017, di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9) sore.

Opsi berikutnya itu, sebut Presiden, yaitu, misalnya Skema PPP (Public Private Partnership). Jika tidak ada yang mau ambil, lanjut Jokowi, maka diberikan penugasan pada BUMN atau BUMD. Baru terakhir pemerintah ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD.

“Saya kira step-step seperti ini terus akan kita lakukan,” tegas Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menegaskan diperlukan dukungan iklim investasi berupa deregulasi yang menjamin kepastian usaha, perizinan, dan insentif. “Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti,” tutur Jokowi kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Jokowi mengaku melihat, sudah ada yang dipotong, ada muncul lagi aturan-aturan di bawah menteri yang menurutnya sangat mengganggu. “Nanti akan saya tunjukan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan yang lainnya. Nggak ada artinya kalau kita terus-terusan seperti ini,” tegas Jokowi seraya menambahkan, nanti ia akan tunjukan pada suatu saat, pada rapat yang lebih khusus.

Jokowi meminta kepada Menko Perekonomian untuk terus mengawal implementasi dari Paket Kebijakan kita I-XIII, agar betul-betul secara konkret bisa dilaksanakan di lapangan.

Sementara khusus menekan biaya, angka dwelling time, Jokowi meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan, karena angkanya, dwelling time-nya masih tinggi.

Menurut Jokowi, ia sudah mengirim tim khusus dari Polri. Tapi Jokowi berharap nanti juga dari kementerian-kementerian yang terkait dengan ini masuk, sistemnya masuk. Polri masuk, selesai, sistem masuk.

“Saya kira semua nanti akan seperti itu. Sehingga inefisiensi disemua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Saya, target kita itu, nggak ada yang lain,” pungkasnya. (sak)