Tarif PPh Final Penjualan Properti Dipangkas
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Tarif PPh Final Penjualan Properti Dipangkas

Pemerintah memangkas pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan non subsidi, dari 5 persen menjadi 2,5 persen. Ketentuan itu berlaku efektif per 7 september 2016 atau 30 hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait.

PP dimaksud adalah PP No 34 Thn 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Peningkatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Beleid tersebut sekaligus mencabut ketentuan PP No 71 Thn 2008, yang merupakan perubahan ketiga dari PP No 48 Thn 1994.

Dalam PP baru tersebut, pemerintah menetapkan besaran tarif PPh final atas penjualan tanah dan bangunan oleh pengusaha properti sebesar 2,5 persen dari nilai kotor penjualan.

Ini lebih rendah dari tarif yang selama ini berlaku yakni 5 persen dari nilai kotor penjualan. Namun, ketentuan ini berlaku hanya untuk properti selain rumah dan rumah susun (rusun) sederhana yang disubsidi pemerintah.

Sementara untuk penjualan rumah dan rusun sederhana tetap dikenakan tarif 1 persen dari nilai kotor penjualan. Namun, rumah dan rusun sederhana berhak atas fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Khusus pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah, tarif PPh-nya ditetapkan nol persen atau dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

Pengenaan PPh final dikecualikan bagi wajib pajak orang pribadi, yang pendapatannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas penjualan rumah atau tanah dengan nilai penjualan kurang dari Rp 60 juta.

Pembebasan PPh final juga diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang menghibahkan atau mewariskan aset propertinya kepada kelurga sedarah atau untuk organisasi sosial dan keagamaan.

Juga disebutkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pasal 7 PP tersebut.

Adapun pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Demikian pula halnya pihak penjual dikenai sanksi serupa. (sak)