Tax Amnesty RI Terbaik di Dunia
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Tax Amnesty RI Terbaik di Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi pemberlakukan tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Tax amnesty di tanah air hanya kalah oleh Chile jika dihitung dari rasio penerimaan uang tebusan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Bahkan nantinya, tak berlebihan jika tax amnesty di Indonesia bisa dikatakan yang terbaik di dunia dari sisi uang tebusan yang masuk, lantaran saat ini baru berjalan periode pertama.

“Kalau dibandingkan jumlah uang tebusan yang didapat dari SPH (Surat Pernyataan Harta), dibandingkan dengan program amnesti pajak di negara lain, Indonesia dengan jumlah uang tebusan pagi hari ini besarnya 0,65 persen dari PDB,” ujarnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (29/9).

“Ini adalah paling tinggi, yang diatas hanya Chili 0,62 persen dari PDB yang melakukan tax amnesty tahun lalu. India yang lakukan tax amnesty tahun 1997 pada waktu itu uang tebusannya mencapai 0,58 persen dari PDB,” tambahnya.

Begitu pun negara-negara lainnya yang juga melakukan tax amnesty, namun uang tebusan yang diterima dibandingkan dengan PDB, relatif masih dibawah capaian pengampunan pajak di Indonesia.

“Afrika Selatan mencapai 0,17 persen dari PDB. Sedangkan Australia hanya 0,04, Spanyol 0,12, Belgia 0,15. Memang tak bisa membandingkan masing-masing negara dengan uang tebusannya, sehingga paling tepat dengan PDB,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berujar, capaian tax amnesty di Indonesia bahkan bisa melewati Chile lantaran masih ada waktu untuk periode berikutnya nanti.

Selain itu, dari sisi harta yang dideklarasi, tax amnesty juga cukup besar. Hal ini memberikan gambaran bagaimana selama ini rasio pajak di Indonesia terbilang rendah.

“Kalau dilihat dari deklarasi harta, ada sebanyak 21 persen terhadap GDP kita. Harapannya dalam 6 bulan ke depan bisa dapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari program ini,” ucap Sri Mulyani.

Lebih jauh, Sri Mulyani akan mengupayakan peningkatan nilai repatriasi dalam program amnesti pajak melalui komunikasi dengan para pengusaha yang masih menyimpan modalnya di luar negeri. “Kita berusaha menyakinkan bahwa menaruh uang di Indonesia bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan itu merupakan pilihan yang baik dan rasional,” kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan perbedaan nilai tarif tebusan bagi repatriasi maupun deklarasi luar negeri seharusnya bisa menjadi insentif pengusaha mengembalikan dana dari luar negeri dan modal tersebut bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengelola kebijakan supaya kondisi ekonomi lebih positif dan bisa menguntungkan bagi investor agar tidak ada kekhawatiran yang berlebihan atas pemanfaatan dana repatriasi dari luar negeri.

“Tarif yang melebar memberikan perbedaan nyata bagi pembayar pajak, di satu sisi kita memperbaiki pondasi ekonomi melalui kebijakan, maka mereka bisa memiliki rasa percaya dan optimisme yang akan membawa harta kembali ke dalam negeri,” ujarnya.

Ia mengatakan banyak instrumen yang bisa digunakan untuk menampung dana repatriasi salah satunya obligasi BUMN yang bermanfaat bagi pembiayaan infrastruktur maupun investasi swasta lainnya yang bersifat ‘public private’.

UU Pengampunan Pajak menyertakan tarif tebusan bagi repatriasi dan deklarasi dalam negeri pada periode satu amnesti pajak adalah sebesar 2 persen dan sebesar 4 persen bagi deklarasi luar negeri yang berlaku hingga 30 September 2016.

Sementara itu, tarif tebusan bagi repatriasi dan deklarasi dalam negeri pada periode dua amnesti pajak adalah sebesar 3 persen dan sebesar 6 persen bagi deklarasi luar negeri yang berlaku hingga 31 Desember 2016.

Hingga 29 September 2016 pukul 18.30 WIB tercatat uang tebusan dari program amnesti pajak mencapai Rp 91,9 triliun yang sebagian besar berasal dari deklarasi luar negeri Rp 848 triliun serta deklarasi dalam negeri Rp 2.061 triliun dengan total penyampaian harta berdasarkan SPH mencapai Rp 3.032 triliun.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan dua faktor yang menentukan kesuksesan program amnesti pajak ialah sosok Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Salah satu faktor tersebut ialah intuisi politik Presiden Joko Widodo yang bisa membangun kepercayaan publik. Faktor intuisi politik saya kira, ada pengaruhnya juga. Barangkali ada ‘trust’, pandangan bahwa Jokowi bukan pengemplang pajak, tidak punya kepentingan,” kata Yustinus di Jakarta, kemarin.

Sementara faktor penentu kedua ialah sosok Sri Mulyani yang dinilai masuk ke pemerintahan di saat yang tepat. “Sri Mulyani adalah repatriasi terbesar Jokowi. Aset yang mahal,” kata Yustinus.

Menurut dia, sosok Sri Mulyani sendiri merupakan simbol dari integritas dan kepercayaan yang dinilai membuat orang percaya terhadap program amnesti pajak.
“Yang kedua, dia bukan orang baru di pajak. Dia tidak perlu belajar, tahu secara detil. Dia bisa mengontrol dan mengarahkan orang di lapangan,” kata Yustinus.

Selain itu, lanjut dia, Sri Mulyani juga dipandang sebagai sosok reformasi sistem perpajakan di Indonesia. Sejumlah pihak menilai program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah Indonesia terbilang sukses meski belum selesai karena telah melampaui rekor keberhasilan amnesti pajak di negara lain. (sak)