TKBM Mogok, Layanan Pelabuhan Normal
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

TKBM Mogok, Layanan Pelabuhan Normal

Aksi mogok kerja yang dilakukan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Perak terjadi pada Senin (24/10) sempat mengganggu aktivitas bongkar muat di beberapa terminal di Pelabuhan Tanjung Perak.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III selaku Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Perak telah melakukan berbagai antisipasi agar pelayanan tetap berjalan.

Diantaranya, mengoptimalkan tenaga kerja yang tersedia untuk membantu pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan Tanjung Perak.

Pelindo III telah berkoordinasi dengan semua unsur pengamanan seperti Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk ikut mengawal proses mogok kerja agar situasi di Pelabuhan Tanjung Perak tetap aman dan kondusif.

“Jadi para pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Perak tidak perlu khawatir,” ujar General Manajer Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak, Joko Noerhudha.

Dalam surat PUK SPMI-Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Perak No /PUK/SPMI-Kop.TKBM/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Pemberitahuan bahwa TKBM menolak pelaksanaan Berita Acara antara Koperasi TKBM dengan PT Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak Nomor: BA.182/PJ.04/TPR-2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan akan melaksanakan aksi mogok pada (24-25/10) shift 1.

Terkait tuntutan pertama, Joko menjelaskan Koperasi TKBM Usaha Karya Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak telah bersepakat melakukan perbaikan terhadap pelayanan TKBM di Pelabuhan Tanjung Perak.

Hal itu , dituangkan di dalam Berita Acara Koperasi TKBM dengan PT Pelindo III Pelabuhan Tanjung Perak Nomor: BA.182/PJ.04/TPR-2016 tanggal 18 Oktober 2016. Perbaikan yang dimaksud dalam Berita Acara adalah ketidaksesuaian di dalam mekanisme pembayaran anvragh (order TKBM).

Yakni ketidaksesuaian antara jumlah TKBM yang diminta atau diorder oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM) atau Pelaksana Bongkar Muat dengan TKBM yang hadir pada saat pelaksanaan bongkar muat.

Apabila tidak segaea diperbaiki maka akan berpotensi hukum karena menjadi pungutan illegal, karena PBM atau Pelaksana Bongkar Muat tetap harus membayar sesuai TKBM yang diminta. “Jumlah yang hadir lebih sedikit dibandingkan dengan yang diorder namun kami tetap harus membayar full,” ujarnya.

Manager Terminal Nilam dan Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Bambang Wiyadi menambahkan dengan mencontohkan pelaksanaan bongkar muat peti kemas oleh TKBM di Terminal serba guna Nilam.

Total TKBM yang diminta dalam pelaksanaan Bongkar Muat peti kemas adalah 12 orang yang terdiri dari dua gang, yakni gang kapal dan gang darat. Gang kapal berjumlah 7 orang meliputi 1 Kepala Regu (KRK), 1 Komendir (Pemberi aba-aba), dan 5 orang anggota, kemudian gang darat berjumlah 5 orang meliputi 1 Kepala Regu dan 4 anggota.

Namun, TKBM yang hadir pada saat pelaksanaan Bongkar Muat tidak sampai 12 orang. “TKBM yang hadir biasanya hanya tiga sampai empat orang saja,” katanya.

Hal sama juga terjadi saat bongkar muat curah cair (BBM atau Minyak Sawit). Di dalam Bongkar Muat Curah Cair jumlah TKBM yang diorder berjumlah enam orang, yang tediri dari 1 Kepala Regu dan lima anggota. Namun yang hadir hanya satu orang. “Itu pun datang pada saat di awal dan diakhir bongkar muat,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, Pelindo III melalui berita acara tersebut meminta TKBM menjalankan Kesepakatan Bersama antara Koperasi TKBM dan PUK FSPMI-KSPSI Koperasi TKBM dengan DPW APBMI Jawa Timur tanggal 1 Maret 2016 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Yakni dengan memenuhi salah satu kewajibannya dengan menyediakan TKBM sesuai dengan jumlah yang diorder. “Dalam Berita Acara tersebut kami menegaskan bahwa kami hanya akan membayar bagi TKBM yang hadir,’’ ujarnya.

Sementara itu, hal ini juga sejalan dengan program pemerintah terkait transparansi dan efisiensi biaya sehingga nilai kemanfaatan dan ketepatan sesuai dengan rencana dan realisasi yang ada.

Permasalahan lainnya adalah TKBM yang tidak bersedia bekerja secara bergantian pada saat pergantian shift, mengakibatkan produktifitas bongkar muat semakin menurun. Akibatnya, biaya logistik semakin meningkat. “Baiknya memang TKBM di pelabuhan lebih dari satu sehingga lebih kompetitif,” katanya.

Pelabuhan merupakan obyek vital strategis yang menunjang kegiatan perekonomian negara. Karena fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan dan salah satu mata rantai arus logistik barang. Dengan adanya mogok kerja TKBM di Pelabuhan Tanjung Perak akan berdampak kepada kelancaran arus logistik barang.

Kapolres Tanjung Perak, Takdir Mattanete mengatakan bahwa pihaknya akan terus menjamin dan menjaga aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak karena merupakan obyek vital yang strategis yang harus diamankan dan dijaga oleh aparat keamanan. (sak)