Tujuh Kota Pilot Project Waste to Energy
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Tujuh Kota Pilot Project Waste to Energy

Pemerintah tetap komitmen menjalankan program waste to energy. Untuk mewujudkan komitmen itu, tujuh kota besar di Indonesia bakal menjadi proyek percontohan alias pilot projectnya.

Pemerintah melalui peraturtan presiden telah menetapkan 7 kota sebagai pilot project untuk pengembangan sampah menjadi energi terbarukan berbasis tenaga listrik. Ketujuh kota itu sebagai proyek percontohan adalah Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo dan Makassar.

Kota tersebut memproduksi sampah sampai 1.000 ton per hari, kecuali Solo yang hanya 250 ton per hari. Solo sengaja dimasukkan untuk menjadi acuan untuk kota-kota menengah yang produksi sampah di satu kota itu 200-250 ton perhari.

Pada 2013 lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 19 Thn 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. Peraturan itu dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan dan penggunaan energi ramah lingkungan.

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi Sanitary Landfill atau zero waste.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) ESDM, Rida Mulyana mengatakan, salah satu wujud konkrit komitmen pemerintah pada Konferensi perubahan iklim (COP) 21 di Paris yaitu mengembangkan energi baru terbarukan yaitu lewat program percontohan waste to energy pada tahun 2017 atau paling lambat tahun 2018.

Menurut Rida, saat ini energi sudah menjadi kebutuhan pokok dan modal pembangunan dengan demikian harus mendapatkan perhatian serius. COP21 di Paris mengadopsi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2 derajat celcius di atas suhu sebelum masa Revolusi Industri.

Serta mengupayakan kenaikan suhu rata-rata tersebut lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5 derajat celcius. Kesepakatan Paris juga merupakan basis legal implementasi sehingga pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional menjadi universal dan harus dilaksanakan oleh serta mengikat secara legal.

Selain itu, COP21 di Paris juga menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan untuk menjamin tercapainya tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengajak peran serta non state actors, yaitu pemerintah daerah, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan peneliti, semaksimal mungkin.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, perlu menindaklanjuti kesepakatan Paris dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tindak lanjut yang dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok utama, yaitu aspek legal, aksi mitigasi, aksi adaptasi, dukungan aksi terhadap upaya implementasi, pelaporan dan transparansi, peran non state actors dan lobi global. (sak)