Visa Kunjungan Kini Berlaku 5 Tahun
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Visa Kunjungan Kini Berlaku 5 Tahun

Dengan pertimbangan memberi kemudahan bagi eks warga Indonesia dan keluarganya berupa perpanjangan Izin Tinggal kunjungan serta memenuhi dinamika yang berkembang di dunia internasional, visa kunjungan kini berlaku untuk 5 tahun.

Perubahan aturan terkait penambahan jangka waktu Visa kunjungan bagi Orang Asing, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam PP baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 27 Juni 2016 itu disebutkan, Visa diplomatik dan Visa dinas untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

“Visa kunjungan untuk beberapa kali perjalanan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan,” bunyi Pasal 111 ayat (2). Sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini tidak ada.

PP juga merevisi masa izin tinggal, khususnya bagi orang asing eks WNI. Sebelumnya hanya disebutkan, Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk, yang dapat diperpanjang paling banyak 4 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari.

Maka aturan tersebut dikecualikan bagi Orang Asing eks WNI dan keluarganya pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan. “Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing eks WNI dan keluarganya dapat diperpanjang paling banyak 2 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 60 hari,” bunyi Pasal 136 ayat (5) PP.

Ditegaskan dalam PP ini, bahwa pada saat PP ini mulai berlaku maka Visa kunjungan yang telah dimiliki Orang Asing dan Izin Tinggal kunjungan bagi eks WNI sampai masa berlakunya berakhir, berlaku sesuai ketentuan dalam PP ini.

Demikian juga dengan permohonan Visa kunjungan dan Izin Tinggal kunjungan yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 Juni 2016. (sak)