Walhi: Indonesia Butuh Pengadilan LH
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Walhi: Indonesia Butuh Pengadilan LH

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong pemerintah membentuk pengadilan lingkungan hidup. Ini lantaran Indonesia menghadapi situasi darurat kejahatan lingkungan yang dilakukan beberapa oknum korporasi.

“Masalah lingkungan atas pembakaran hutan dan lahan secara ilegal ini sudah sangat merugikan masyarakat, tapi korporasi yang melakukan seakan tak bisa kena sanksi pidana. Karena itu kami meminta pemerintah tegas menangani masalah ini. Dengan cara bagaimana, salah satunya dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup,” tegas Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dalam diskusi bertajuk ‘Penghadangan dan Pembakaran Lahan’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9)

Hidayati mengatakan pengadilan lingkungan hidup dibutuhkan karena kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi sudah pada tahap kejahatan luar biasa. Walhi meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh di tubuh Polri dan TNI.

Walhi menduga, selama ini keduanya terindikasi menjadi penyokong korporasi terutama korporasi perusak lingkungan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Presiden harus memastikan reformasi di sektor keamanan dapat berjalan di tubuh institusi Kepolisian/TNI.

Pemerintah, kata dia, perlu mengulas upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan dan kejahatan lingkungan hidup lainnya yang saat ini sedang berjalan, khususnya kementerian/lembaga negara yang diberi kewenangan dan tugas menegakkan hukum.

Sebab, proses penegakan hukum lingkungan yang berjalan saat ini, belum mampu menjangkau kejahatan korporasi. “Berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam beberapa hari ini, harusnya dapat menjadi momentum bagi Presiden untuk menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan korporasi,” kata dia.

Hidayati menyebut penggunaan kekerasan, premanisme dan pendekatan keamanan, termasuk pengerahan aparat keamanan, dan juga kelompok pamswakarsa selalu menjadi pola yang sistematis dan pada akhirnya terus melanggengkan konflik struktural agraria.

Walhi menilai bahwa dari hulu hingga hilir, korporasi melakukan berbagai tindak kejahatan, baik kejahatan lingkungan maupun kejahatan kemanusiaan. Di hulu, di berbagai kasus yang diadvokasi oleh Walhi, korupsi dilakukan untuk mendapatkan izin.

Dalam analisa yang Walhi lakukan bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menemukan, berbagai bentuk modus operandi kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Korporasi juga melakukan kejahatan dalam rantai produksinya, dalam land clearing dengan membakar yang mengakibatkan penghancuran ekosistem, kematian, dampak kesehatan masyarakat yang buruk, kerugian negara dan kerugian non materi lainnya. (sak)