Wujud Optimisme Investasi di 2021
EKONOMI BISNIS PERISTIWA

Wujud Optimisme Investasi di 2021

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas optimistis investasi di Indonesia akan pulih pada 2021. Tak tanggung-tanggung, Bappenas memperkirakan investasi akan melonjak 6,4%, setelah cukup terdampak sejak wabah Covid-19 bermula pada tahun lalu.

“Investasi terhadap perekonomian Indonesia akan memberikan kontribusi 31,5%,” ungkap Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A Widyasanti dalam acara “Outlook Pembangunan 2021” yang digelar virtual pada pertengahan Desember lalu.

Berdasarkan data Bappenas, realisasi investasi pada 2021 ditargetkan mencapai Rp858,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan target realisasi 2020 yang mencapai Rp817,2 triliun.

Winny juga berharap, arus masuk investasi ke dalam negeri, baik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari sektor industri pengolahan akan mencapai sekitar Rp270 triliun.

Bahkan, kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN pada 2021 juga ditargetkan mencapai 49,7%, porsi itu meningkat dibandingkan target 2020, yakni sebesar 47,4%. “Derasnya arus investasi sangat didukung oleh adanya implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja serta iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif terhadap investor,” tuturnya.

Perbaikan iklim usaha untuk investasi yang mendukung sektor prioritas nasional menjadi faktor yang utama dalam pemulihan ekonomi pada 2021. Kepastian hukum berusaha dan investasi diharapkan tercipta seiring implementasi UU Cipta Kerja.

Begitu juga, adanya iklim ketenagakerjaan yang mendukung iklim investasi. Kemudahan usaha dan investasi juga diwujudkan melalui, antara lain, pelayanan perizinan investasi dengan online single submission (OSS), insentif fiskal dan nonfiskal untuk investasi teknologi menengah dan tinggi, dan memfasilitasi permasalahan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5% pada 2021, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.800 triliun hingga Rp5.900 triliun. Mengingat dana pemerintah dan BUMN terbatas, peran swasta menjadi krusial. Pada 2021, dana pemerintah diproyeksikan akan berkontribusi sekitar 5%–7,1% dalam investasi, belanja modal BUMN 4,9%–8,1%, dan masyarakat atau swasta mencapai 84,7%–90,1%.

“Catatan kami bahwa untuk kebutuhan investasi ini sebagian besar akan dikontribusikan oleh sektor swasta. Dengan demikian sektor swasta memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian kita di 2021,” kata Winny.

Tingginya target realisasi investasi tahun depan yang dipatok Rp858,5 triliun, membuat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan enam strategi pemulihan investasi pada 2021. Keenam strategi itu, pertama, mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi berskala besar di industri.

Hal itu perlu dilakukan dengan mendatangi para investor dan memastikan mereka dibantu hingga merealisasikan modalnya. “Kita harus datang, tanya apa masalah mereka. Jangan menunggu mereka yang datang ke kita. Negara butuh lapangan pekerjaan, maka kita siapkan. Dan untuk menciptakan lapangan kerja, cuma satu caranya, yaitu investasi,” jelas Bahlil Lahadalia.

Kedua, segera menyusun peta potensi investasi daerah. BKPM sendiri telah melayangkan surat kepada Kementerian PPN/BAPPENAS mengenai usulan tersebut. “BAPPENAS setuju kita buat peta potensi investasi daerah yang kita sinergikan dengan kementerian/lembaga yang ada sehingga jadi satu data. Itulah yang jadi senjata bagi dubes dan perwakilan BKPM untuk menarik investor, untuk kita promosi,” katanya.

Ketiga, memfasilitasi investasi relokasi asing. Bahlil berharap kejadian pada 2017-2018, di mana investasi dari Tiongkok lebih memilih merelokasi industrinya ke Vietnam, tidak akan terjadi lagi.

Keempat, melakukan debottlenecking dan aftercare investasi melalui pendampingan investor. Bahlil mengungkapkan, dirinya telah membentuk satgas yang melakukan marketing intelligent terhadap industri yang akan hengkang dari Tiongkok serta meriset fasilitas yang diberikan negara pesaing investasi. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan guna menarik investor masuk ke tanah air.

Kelima, melakukan perluasan daftar positif investasi. Namun, ia menekankan perluasan daftar positif investasi ini dikecualikan untuk sektor UMKM, yang harus memiliki tempat khusus di dalam negeri.

Keenam, melakukan deregulasi dan integrasi perizinan. Hal ini perlu dilakukan dengan menyeragamkan semua aplikasi perizinan dan mengintegrasikannya dengan yang ada di pusat dan di daerah.

“Dulu kita cuma perintahkan saja ke daerah untuk membuat, tapi aplikasinya tidak kita siapkan. Ada aplikasi si Cantik, si Jelek, si Norak, banyak sekali. Tapi tidak seragam. Ke depan, kita ingin pemerintah pusat menyeragamkan semua. Dikasih hardware dan software-nya. Dilatih,” kata Bahlil Lahadalia.

Dalam laporannya, BKPM mengatakan secara kumulatif sepanjang periode Januari–September 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp309,9 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 861.581 orang tenaga kerja Indonesia.

Kontribusi PMDN

Dari kinerja realisasi investasi periode Januari–September 2020, terlihat bahwa PMDN masih memberikan kontribusi yang lebih besar yaitu Rp309,9 triliun atau 50,7% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 448.934 orang.

Adapun, untuk sektor penyumbang terbesar PMDN berasal dari sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi (23,6%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (15,3%).

Sementara itu pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp301,7 triliun atau 49,3% dari total realisasi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 412.647 orang.

Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (21,4%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,9%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar yaitu dari Singapura (34,2%).

Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp307,5 triliun atau 50,3% dari total realisasi sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp304,1 triliun atau 49,7% dari total capaian realisasi.

Sepanjang 2020, sejumlah investor besar menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik di Indonesia, tapi Covid-19 sepertinya menghambat rencana-rencana mereka. Misalnya, awal Desember lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang berkomitmen membenamkan investasi di Indonesia dengan total nilai USD6 miliar atau sebesar Rp84,5 triliun.

Sebelumnya juga ada Contemporary Amperex Technology Co Ltd, perusahaan baterai lithium dari Tiongkok, yang telah menandatangani komitmen investasi senilai USD4,6 miliar atau setara Rp67,8 triliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia.

Begitu pun dengan Abu Dhabi yang menyatakan komitmen investasi hingga USD22,8 miliar atau Rp319,8 triliun di awal 2020. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah menyebutkan, untuk sektor manufaktur saja, komitmen investasi hingga 2023 sudah mencapai Rp1.084 triliun. Daftar rencana investasi bahkan sudah tercatat di BKPM.

Semoga para investor yang menunda eksekusi pada 2020 akan merealisasikan di 2021. Bersamaan dengan rencana masuknya sejumlah perusahaan besar seperti Hyundai dan Tesla, ada juga tujuh investor asing yang memastikan diri akan merelokasi pabrik mereka dari Tiongkok ke Indonesia.
Harapannya di tengah-tengah wabah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda melandai, program vaksinasi bisa menjadi game changer menuju perekonomian bangsa yang lebih baik. Faktor kuncinya datangnya investasi.

Ini sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut bahwa investasi menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Dia menilai, APBN saja tidak akan cukup untuk menutup seluruh pembiayaan pembangunan nasional.

“Oleh sebab itu, sekali lagi, meski pun ini sudah berulang kali saya sampaikan, agar jangan ada, baik kementerian maupun pemerintah daerah, yang menghambat adanya investasi,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (06/01) lalu.

Untuk investasi-investasi besar, Kepala Negara menginstruksikan agar penanganannya dilakukan langsung oleh kepala daerah setingkat gubernur sehingga benar-benar mengetahui proses realisasinya di lapangan. Semoga, investasi yang diharapkan mengalir deras ke dalam negeri. (indonesia.go.id)