Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (13/06). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan untuk melaksanakan percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assessment dalam pengelolaan kawasan wisata Borobudur.
“Bapak Presiden memberikan arahan untuk percepatan penyelesaian dokumen heritage impact assessment yang telah diajukan awal Maret tahun ini agar mendapatkan persetujuan dari UNESCO,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangannya usai rapat terbatas.
Menparekraf menyebut bahwa hal tersebut harus dilakukan karena pemerintah ingin membangun Borobudur menjadi kawasan wisata budaya yang dapat memberikan dampak baik serta berkelanjutan.
“Selanjutnya, Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk menyiapkan segera Perpres yang akan menentukan single destination management organization atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan wisata Borobudur yang kita harapkan sebagai destinasi super prioritas akan selesai di tahun 2024,” sambungnya.
Sandiaga berharap nantinya lima destinasi super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk Borobudur, dapat segera selesai dibangun guna mendorong percepatan pemulihan pariwisata Indonesia dengan target jumlah wisatawan mancanegara mencapai 14 juta orang pada tahun 2024.
“Khusus untuk Borobudur–dengan potensi 42 juta masyarakat ASEAN beragama Buddha–ini bisa menjadi destinasi pariwisata spiritual yang dapat menampung lebih dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun ke depan,” lanjutnya.
Selain itu, kawasan wisata Borobudur yang juga terkoneksi dengan sejumlah destinasi lainnya diharapkan dapat membentuk lapangan kerja baru. “Beberapa destinasi yang ada di sekitar kawasan Borobudur termasuk balkondes dan desa wisata dalam upaya target menciptakan lapangan kerja sejumlah 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengutarakan bahwa sejumlah hal akan dilakukan oleh jajarannya dalam mengelola Borobudur yang dinilai akan menjadi destinasi pariwisata utama Indonesia, di antaranya adalah dengan membentuk single authority management.
“Yang pertama sekali tentu adalah pembentukan Perpres untuk menentukan single authority management dan mudah-mudahan dengan single authority management ini akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengelolaan dan memasarkan Borobudur ke mancanegara,” tandasnya.
Kemudian Dony menyebut pihaknya akan melakukan reviu secara keseluruhan terhadap masterplan Borobudur agar dalam pengelolaannya sebagai kawasan wisata tetap mengutamakan aspek konservasi, spiritual, dan edukasi. (setpres)