Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono berkomitmen penuh mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan di Jawa Timur.
Komitmen tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI Budi Gunawan terkait Evaluasi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Provinsi Jawa Timur di Gedung Administrasi Pelindo Terminal Peti Kemas Surabaya, Rabu (05/02).
Usai rakor yang turut dihadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani serta jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih tersebut, Adhy menyebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jatim terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan.
Salah satunya yaitu melalui peningkatan keamanan di Pelabuhan Pengumpan Regional maupun Pelabuhan Pengumpan Lokal (Pelabuhan Kecil). Selanjutnya, Jatim juga aktif mengimplementasikan ISPS Code di semua pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.
Tidak hanya itu, selama ini juga dilakukan peningkatan sistem keamanan dan pengawasan salah satunya dengan memasang CCTV di area strategis pelabuhan yang dikelola Pemprov Jatim.
“Kami juga melakukan pemeriksaan ketat terhadap kargo dan kapal yang melakukan bongkar muat. Selama ini Pemprov juga telah mengeluarkan regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim,” kata Adhy.
Lebih lanjut, Adhy mengatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan sepanjang tahun 2023 hingga 2025, terdapat berbagai penyelundupan illegal yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
“Salah satunya pada 2 Februari 2025 kemarin, tim Balai Besar KSDA Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan 112 ekor burung dilindungi dengan jenis Cica Daun Besar dan Tiong Emas,” jelas Adhy.
Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2023 Balai Karantina Pertanian Surabaya juga berhasil menggagalkan penyelundupan 4.247 ekor satwa liar.
“Selain satwa, sepanjang tahun 2024 Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan rokok illegal, keramik dan tableware serta kendaraan bermotor. Akibat penyelundupan barang illegal ini diperkirakan negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah,” kata dia.
Adhy berharap, melalui Rakor yang dipimpin Menko Bidang Politik dan Keamanan ini, upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan berbagai stakeholder di Jawa Timur semakin terintegrasi dan solid.
“Tentunya berbagai langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo terutama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan,” pungkas Adhy.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga yang tergabung dalam desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.
“Apresiasi untuk seluruh kementerian lembaga yang bekerja keras untuk menindaklanjuti perintah Presiden guna mencegah terjadinya kebocoran arus barang penyelundupan dari ekspor maupun impor. Nilai barang yang berhasil diselamatkan mencapai Rp480,7 Milyar. Dimana total keseluruhan barang penyelundupan yang berhasil diselamatkan senilai Rp4,1 Trilliun meliputi tembakau, minuman keras, tekstil, besi baja, elektronik, kayu rotan, kosmetik serta gading gajah,” imbuh dia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyelundupan barang illegal berpotensi membahayakan perekonomian terutama pada pelaku industri.
“Ini juga dalam upaya menjaga daya saing dan perdagangan yang sehat. Kami terus melakukan koordinasi untuk mencegah adanya unfair competition dan unfair action terutama dari pelaku tindak pidana penyelundupan. Tahun 2024 di kawasan Jatim dilakukan sebanyak 4.215 penindakan. Dan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan sebanyak Rp 293 Miliar,” pungkas Menkeu. (ita)