Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW). Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global.
Dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW), posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.
“Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu (17/09).
Dari besarnya potensi panas bumi di Indonesia, Bahlil meminta untuk segera melakukan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan percepatan regulasi, demi memberikan kepastian dan percepatan bagi para pelaku usaha panas bumi.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan dan regulasi, yang disinyalir dapat menghambat investasi, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi. Tahun 2024 lalu, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis. Mulai tahun ini, lelang WKP dilakukan melalui platform Genesis.
“Salah satu yang tidak disukai investor adalah aturan yang berbelit-belit. Semakin berbelit aturan, semakin tidak disukai oleh investor. Maka program kami waktu satu tahun kemarin adalah memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan dalam bidang geothermal. Kita memangkas semuanya,” ungkap Bahlil.
Tak hanya itu, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Pemerintah akan membangun 48 ribu kilometer sirkuit (kms), sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan energi baru dan terbarukan. Selama ini, menurut Bahlil, jaringan transmisi yang menghubungkan antara sumber energi dan jaringan listrik masih belum mencukupi.
“Maka tahun ini, kami, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan,” tuturnya.
Pada gelaran International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025, Bahlil menyaksikan penandatanganan 7 nota kesepahaman di sektor pendidikan/capacity building serta kerja sama komersial antar Badan Usaha (BUMN, Swasta Nasional dan Luar Negeri) dalam hal investasi pengembangan teknologi dan komitmen pembiayaan dengan kapasitas 265 MW dengan total investasi sebesar USD1,5 miliar (Rp25 triliun). (esdm)