Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia mulai mengimplementasikan uji coba Program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Joglo Cak Markeso, Jalan Ketandan Lor, serta Kantor Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng.
Dalam kegiatan itu, warga mendapatkan pendampingan langsung untuk melakukan pendaftaran Perlinsos Digital sebagai bagian dari upaya transformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis data digital. Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi RI Wijayakusuma Wardana, Pelaksana Harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Mensuseno, serta sejumlah pejabat Pemkot Surabaya.
Wijayakusuma Wardana menjelaskan bahwa Surabaya menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk menguji implementasi Perlinsos Digital. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk verifikasi identitas dan pencocokan data kependudukan.
“Melalui sistem ini dilakukan verifikasi wajah dan validasi data sehingga dapat diketahui apakah seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa dalam tahap uji coba masih ditemukan sejumlah kendala teknis pada sistem aplikasi. Namun, berbagai permasalahan tersebut telah diidentifikasi dan dilakukan penyempurnaan agar implementasi berikutnya dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, digitalisasi proses penyaluran bansos diharapkan mampu mewujudkan bantuan yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah, serta tepat waktu.
Sementara itu, Mensuseno menyampaikan bahwa penerapan Perlinsos Digital dirancang agar tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum memiliki perangkat elektronik atau belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Pemkot telah menyiapkan agen dan pendamping yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Jadi warga tetap dapat mengakses layanan ini meskipun belum memiliki perangkat yang mendukung,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sekitar 12.500 agen Perlinsos telah disiapkan untuk mendampingi masyarakat. Agen tersebut terdiri atas ketua RT, ketua RW, hingga aparatur sipil negara yang bertugas membantu proses registrasi warga.
Eddy menambahkan, sistem Perlinsos Digital terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta berbagai basis data kementerian dan lembaga pemerintah. Integrasi data tersebut memungkinkan proses verifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos dilakukan secara lebih objektif.
Menurutnya, sistem juga menyediakan mekanisme sanggah apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengoreksi informasi yang tercatat dalam sistem.
“Melalui integrasi data ini, proses penetapan penerima bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Harapannya, bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Eddy.
Pemkot Surabaya berharap implementasi Perlinsos Digital dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat, sekaligus mendukung transformasi layanan publik digital yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ita)