Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi salah satu pusat pengembangan industri halal nasional. Dukungan infrastruktur logistik, sektor industri, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta jaringan pesantren yang luas dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat posisi daerah dalam rantai nilai halal nasional maupun global.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ecosystem 2026 yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum tersebut, Khofifah menjelaskan bahwa konsep halal saat ini telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mencakup berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen muslim, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata dan keuangan syariah.
Menurutnya, perkembangan industri halal global membuka peluang besar bagi daerah-daerah yang memiliki kesiapan ekosistem pendukung. Jawa Timur dinilai berada pada posisi yang strategis karena memiliki konektivitas logistik yang kuat dan menjadi salah satu pusat perdagangan nasional.
“Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih luas dalam pengembangan industri halal karena didukung sektor industri, UMKM, pesantren, dan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia,” ujar Khofifah.
Ia memaparkan bahwa kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. Jawa Timur juga memberikan kontribusi 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap perekonomian nasional.
Dalam penguatan ekonomi syariah, Jawa Timur terus membangun infrastruktur halal yang terintegrasi. Salah satunya melalui pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kawasan industri halal nasional.
Selain itu, Jawa Timur memiliki 7.425 pondok pesantren dengan lebih dari 773 ribu santri. Ribuan pesantren tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia sekaligus mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.
Khofifah juga menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan berbagai program inkubasi usaha syariah yang menjangkau ribuan pelaku usaha. Di sisi lain, fasilitasi sertifikasi halal terus diperluas sehingga menghasilkan ratusan ribu usaha dan jutaan produk yang telah mengantongi sertifikat halal.
Penguatan ekosistem tersebut turut didukung keberadaan lembaga pemeriksa halal, laboratorium halal, rumah potong hewan halal, kawasan halal, hingga destinasi wisata ramah muslim yang tersebar di berbagai daerah.
Menurut Khofifah, keberhasilan pengembangan ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, hingga media.
Melalui sinergi tersebut, Jawa Timur terus mendorong peningkatan daya saing produk halal sekaligus memperluas akses pasar global. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. (tas)

