PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program literasi keuangan dan optimalisasi pemanfaatan remitansi. Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diselenggarakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Alun-Alun Jember, Jawa Timur, Sabtu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran dan masyarakat umum. Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan PMI dan keluarganya.
Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan bahwa pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi keuangan yang berkelanjutan agar dana yang dikirimkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga mampu menjadi modal produktif yang meningkatkan taraf hidup keluarga.
Menurut Winardi, pengelolaan remitansi yang tepat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga PMI. Karena itu, Bank Jatim terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terkait perencanaan keuangan, pengelolaan aset, hingga pemanfaatan dana remitansi untuk kegiatan produktif.
Sebagai salah satu bank devisa, Bank Jatim juga menyediakan layanan JConnect Remittance yang dirancang untuk mempermudah transaksi pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan tersebut saat ini telah terhubung dengan sejumlah Money Transfer Operator (MTO), di antaranya Merchantrade Asia di Malaysia dan Chandra Remittance di Hong Kong.
Melalui kerja sama tersebut, PMI asal Indonesia dapat memanfaatkan jaringan layanan yang tersebar di negara-negara tujuan kerja untuk mengirimkan dana secara lebih aman, cepat, dan efisien kepada keluarga di tanah air.
Bank Jatim juga membuka peluang perluasan kerja sama remitansi ke sejumlah negara lain yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia, seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang, hingga kawasan Timur Tengah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan bagi PMI sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI dengan Bank Jatim mengenai Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.
Kesepakatan tersebut mencakup berbagai program strategis, mulai dari penyebarluasan edukasi keuangan melalui berbagai media, penyediaan akses layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI, hingga pelaksanaan program literasi keuangan dan edukasi pemanfaatan remitansi baik di dalam maupun luar negeri.
Winardi menilai kerja sama tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pemberdayaan PMI yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi keluarga pekerja migran melalui pengelolaan keuangan yang lebih produktif.
Menurutnya, literasi keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dengan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan pendapatan dan investasi, keluarga PMI diharapkan mampu merancang masa depan keuangan yang lebih stabil, mengembangkan usaha produktif, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Bank Jatim menegaskan akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan upaya mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri agar mampu bersaing secara global.
Dzulfikar juga berharap Gerakan Nasional Migran Aman dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur yang legal, aman, dan terlindungi. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah pekerja migran yang berangkat secara prosedural sehingga memperoleh perlindungan maksimal selama bekerja di negara tujuan.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural yang masih menjadi tantangan dalam tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat, program pemberdayaan PMI diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan pekerja migran, tetapi juga mampu mengoptimalkan manfaat ekonomi dari remitansi untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (ita)