Program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi salah satu strategi untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Satu Keluarga Satu Sarjana dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama di tengah meningkatnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah kampus.
Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Pemkot Surabaya berupaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi. Selain meningkatkan akses pendidikan, program tersebut juga diarahkan sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
Kolumnis sekaligus Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Timur, M. Isa Ansori, menilai persoalan tingginya biaya UKT tidak lagi sekadar menjadi isu pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Ketika seorang anak batal kuliah karena faktor ekonomi, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar, tetapi juga harapan sebuah keluarga, potensi daerah, dan aset bangsa. Pendidikan tinggi semestinya menjadi jalan mobilitas sosial, bukan justru menghadirkan hambatan baru,” kata Isa Ansori, Kamis (9/7/2026).
Menurut Isa, Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan bentuk keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap pembangunan manusia. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan tinggi, tetapi juga menumbuhkan optimisme bahwa setiap keluarga memiliki kesempatan melahirkan generasi yang berpendidikan.
“Surabaya menunjukkan bahwa investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur harapan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan melahirkan generasi produktif, inovatif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Ia menilai Program Satu Keluarga Satu Sarjana layak menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Di tengah meningkatnya biaya kuliah, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sehingga kesempatan menempuh pendidikan tinggi dapat dinikmati lebih luas.
Selain itu, Isa mendorong agar kebijakan tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah pusat perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem UKT agar semakin mencerminkan kemampuan ekonomi setiap keluarga.
“Sementara perguruan tinggi didorong memperluas skema beasiswa, memberikan mekanisme peninjauan UKT yang lebih adaptif, serta menyediakan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel,” katanya.
Ia juga menilai dunia usaha, lembaga filantropi, organisasi kemasyarakatan, hingga para alumni perguruan tinggi memiliki ruang yang besar untuk memperkuat ekosistem pembiayaan pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun semangat gotong royong.
Sebagai organisasi cendekiawan, ICMI Jawa Timur menyatakan siap mengambil bagian dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah semata. Program ini perlu berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga filantropi, para alumni, dan masyarakat sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Isa mengungkapkan bahwa ICMI Jawa Timur juga mendorong lahirnya Gerakan Seribu Sarjana Jawa Timur. Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan beasiswa, tetapi juga mencakup pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, program magang, penguatan kewirausahaan, hingga penyaluran kerja bagi mahasiswa.
Menurutnya, pembentukan dana abadi pendidikan melalui kolaborasi wakaf produktif, zakat, infak, sedekah, program CSR perusahaan, serta kontribusi alumni dapat menjadi solusi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
Ia berharap Program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat menjadi pemicu lahirnya kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia.
“Surabaya telah memulai langkah melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Kini saatnya seluruh elemen bangsa memperkuat langkah tersebut agar semakin banyak anak Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi. Setiap sarjana yang lahir merupakan investasi bagi kemajuan daerah dan masa depan bangsa,” pungkasnya. (ita)