Strategi Pengentasan Kemiskinan Surabaya menjadi fokus utama paparan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (6/7/2026).
Didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, Eri Cahyadi memaparkan berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Strategi tersebut mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penguatan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi anggaran daerah agar seluruh program bermuara pada pengentasan kemiskinan.
Dalam paparannya, Eri menjelaskan bahwa pembangunan Kota Surabaya saat ini berfokus pada tujuh program prioritas. Program tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penanganan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Eri, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan fisik semata. Seluruh perangkat daerah harus memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Strategi Pengentasan Kemiskinan Surabaya yang terintegrasi.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan anggaran seluruh perangkat daerah agar memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Ia mencontohkan perubahan pola kerja pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang kini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga diwajibkan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial,” kata Eri.
Melalui program padat karya berbasis Kampung Pancasila, proyek pembangunan jalan, pemasangan paving, maupun pekerjaan fisik lainnya diwajibkan menyerap tenaga kerja dari masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah setempat. Selain itu, material pembangunan seperti paving juga diprioritaskan berasal dari pabrik padat karya yang dikelola warga prasejahtera.
Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat binaan hingga sekitar Rp6 juta per bulan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Surabaya berhasil ditekan dari 9,68 persen pascapandemi Covid-19 menjadi sekitar 4,8 persen.
Selain memperkuat sektor ketenagakerjaan, Pemkot Surabaya juga mengembangkan strategi pembangunan melalui tiga pilar utama, yakni penumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan, dan penguatan harmoni sosial.
Salah satu implementasinya dilakukan melalui gerakan orang tua asuh yang melibatkan pengusaha serta masyarakat mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut bahkan berhasil melahirkan sekolah khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan nilai pembangunan mencapai Rp40 miliar yang seluruhnya berasal dari donasi masyarakat tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Wali kota jangan bergerak karena ingin populer atau terkenal. Munculkan warga yang menyumbang agar menjadi contoh bagi warga mampu lainnya. Kebersamaan kitalah yang bisa melakukan itu,” ujar Eri.
Pada sektor ketahanan ekonomi, Pemkot Surabaya mengembangkan sistem distribusi komoditas berbasis data neraca pangan. Pemerintah kota menghubungkan kebutuhan hotel-hotel di Surabaya dengan daerah penghasil komoditas seperti Blitar dan Lamongan sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.
Dalam mekanisme tersebut, ketua Karang Taruna di tingkat kelurahan dilibatkan sebagai pengelola distribusi sehingga mampu membuka peluang usaha baru bagi generasi muda sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan,” jelasnya.
Eri juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang berhasil dicapai Kota Surabaya. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,65 yang menjadi tertinggi di Jawa Timur. Capaian tersebut didukung program pendidikan gratis serta Universal Health Coverage (UHC) yang berjalan secara konsisten sejak 2021.
Di bidang ekonomi, Surabaya memberikan kontribusi sebesar 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Menurut Eri, meskipun APBD Surabaya berada di kisaran Rp13 triliun, pemerintah mampu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui perputaran uang masyarakat yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemkot Surabaya mengembangkan inovasi Satu Data Surabaya yang mampu menyajikan data masyarakat secara real time berbasis nama dan alamat (by name by address). Sistem tersebut dimanfaatkan untuk memantau berbagai program intervensi, termasuk penanganan stunting dan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.
Melalui pendekatan tersebut, angka stunting di Surabaya berhasil ditekan dari 25,8 persen pada 2021 menjadi sekitar 0,5 persen pada 2025.
Menutup pemaparannya, Eri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kepala daerah, tetapi juga pada kekuatan birokrasi dan partisipasi masyarakat. Ia mengibaratkan semangat pembangunan saat ini sebagai kelanjutan dari nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan Surabaya.
“Hari ini kita bisa mengurangi kemiskinan dan stunting karena kita berjuang bersama menjalankan Pancasila dari tindakan nyata, bukan sekadar lisan saat upacara,” tandasnya.
Paparan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Tim Penilai Tahap II PPD Tahun 2026 Bappenas, Prakoso Grahayudiandono. Menurutnya, strategi pembangunan yang diterapkan Pemkot Surabaya dinilai komprehensif karena tidak hanya menonjolkan aspek birokrasi, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Paparannya sangat komprehensif dan bagus sekali. Ini menambah pengetahuan dan informasi penting bagi kami terhadap apa yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota,” ujar Prakoso.
Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pembangunan menjadi salah satu kekuatan utama Kota Surabaya. Menurutnya, berbagai inovasi yang dipaparkan telah berkembang menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan sekadar program pemerintah.
“Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya,” imbuhnya.
Setelah sesi presentasi dan diskusi, Tim Penilai PPD Bappenas dijadwalkan melanjutkan proses penilaian melalui kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi di Surabaya. Tim akan meninjau implementasi berbagai program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, fasilitas pengolahan sampah, serta ruang terbuka hijau sebagai bagian dari verifikasi atas paparan yang telah disampaikan Pemkot Surabaya. (ita)