Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan secara keseluruhan pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan dampak pandemi COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun.
“Saat ini realisasi pelaksanaan sudah mencapai Rp151,25 triliun atau 21,8% dari pagu dengan rincian realisasi sektor kesehatan Rp7,1 triliun, perlindungan sosial Rp86,5 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp8,6 triliun, dukungan UMKM Rp32,5 triliun, pembiayaan korporasi Rp0 triliun, dan insentif usaha Rp16,6 triliun,” tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, Selasa (11/08).
Secara umum, lanjutnya pemerintah akan melakukan berbagai bentuk upaya percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu Perpanjangan berbagai program sampai dengan Desember 2020 dengan mempercepat proses usulan baru berbagai kluster, redesain program agar lebih efektif, serta mempercepat proses birokrasi.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan beberapa usulan baru pemanfaatan biaya penanganan pandemi Covid-19, antara lain, di bidang kesehatan usulan sebesar Rp23,3 triliun akan digunakan untuk pemberian perpanjangan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan perluasan pemberian insentif kepada non nakes sampai bulan Desember 2020.
Pemberian penghargaan kepada nakes dan non nakes atas kerja kerasnya seperti gaji ke-13 sebagai bentuk ucapan terima kasih yang sedang disusun oleh Kemenkes, percepatan pengadaan alat kesehatan dan proses pencairan klaim biaya perawatan, sosialisasi dan upaya perubahan perilaku patuh protokol kesehatan, serta pengadaan vaksin COVID-19.
Sedangkan di bidang perlindungan sosial sebesar Rp18,7 triliun yang akan memanfaatkan dana cadangan logistik yang belum digunakan untuk memberikan bantuan produktif bagi kelompok pendapatan menengah.
Selain itu, lanjutnya pemberian perpanjangan diskon tarif listrik, serta usulan baru bantuan pesantren Kemenag untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan dan pembelajaran daring sebesar Rp2,6 triliun, bantuan beras untuk penerima PKH Rp4,6 triliun, dan bantuan tunai Rp500 ribu untuk 9 juta KPM total Rp4,6 triliun. (rri)