Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak melakukan peninjauan langsung ke pangkalan LPG 3 kilogram di Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, sebagai respons atas keluhan warga terkait kelangkaan gas bersubsidi. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu (15/4/2026) untuk memastikan kondisi distribusi di lapangan.
Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa sebagian pangkalan dalam kondisi kehabisan stok tabung LPG. Situasi ini dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari keterlambatan distribusi di tingkat hulu hingga perubahan pola konsumsi masyarakat di tingkat hilir.
Emil Dardak menjelaskan bahwa sebelumnya sempat terjadi kendala pengiriman yang menyebabkan pasokan tidak berjalan lancar. Namun, kondisi tersebut kini mulai membaik dengan masuknya suplai baru ke wilayah tersebut. Meski demikian, distribusi di tingkat masyarakat masih belum merata.
Selain faktor distribusi, peningkatan permintaan LPG juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang cenderung membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Berdasarkan dialog dengan warga, diketahui bahwa banyak rumah tangga memiliki lebih dari satu tabung kosong dan memanfaatkannya untuk membeli gas sekaligus, baik untuk kebutuhan acara maupun sebagai langkah antisipasi.
Fenomena tersebut dinilai memicu lonjakan permintaan yang bersifat sementara, sehingga stok yang tersedia di pangkalan cepat habis. Kondisi ini membuat distribusi LPG terasa tidak merata di beberapa wilayah.
Di sisi lain, pemerintah juga menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi yang turut memperburuk situasi. Salah satu pangkalan diketahui melakukan penyelewengan dengan mengalihkan LPG subsidi ke tabung non-subsidi. Kasus ini telah ditangani oleh aparat kepolisian setempat.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pertamina berkomitmen untuk memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Langkah ini mencakup peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan di tingkat pangkalan.
Dengan jumlah pangkalan LPG yang mencapai sekitar 36 ribu di seluruh Jawa Timur, pengawasan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, Emil menekankan pentingnya pengendalian distribusi yang lebih terstruktur.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah penerapan pembelian LPG menggunakan identitas resmi berupa KTP. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah pembelian berlebih serta menghindari potensi penyalahgunaan distribusi.
Pemerintah berharap langkah pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan merata, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kepanikan atau kelangkaan di lapangan. (tas)