Upaya digitalisasi layanan publik terus diperkuat Pemerintah Kota Surabaya. Melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pemkot segera meluncurkan program “Voucher Parkir Suroboyo” sebagai alternatif pembayaran retribusi di seluruh titik Parkir Tepi Jalan Umum (TJU).
Program ini dirancang untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran non-tunai sekaligus memastikan pengelolaan retribusi parkir berlangsung transparan dan akuntabel. Dengan mekanisme baru tersebut, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transaksi tunai saat membayar parkir di tepi jalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa skema voucher sebenarnya telah diuji coba secara terbatas pada awal 2024 di sejumlah lokasi yang diawasi langsung petugas Dishub. Hasil evaluasi menunjukkan respons positif dari masyarakat, baik dari sisi kemudahan maupun efektivitas pencatatan transaksi.
“Ke depan, Voucher Parkir Suroboyo bisa digunakan di seluruh titik parkir tepi jalan umum di Surabaya,” ujarnya, Jumat (28/2/2026).
Dalam implementasinya, voucher akan dijual melalui jaringan minimarket dan toko modern yang tersebar di berbagai wilayah kota. Tarifnya mengikuti ketentuan retribusi yang berlaku, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Masyarakat dapat membeli voucher lebih awal, menyimpannya, dan menyerahkannya kepada petugas saat menggunakan layanan parkir.
Menurut Trio, langkah ini memberi fleksibilitas bagi pengguna jasa parkir (PJP). Selain praktis, sistem voucher juga meminimalkan potensi kesalahan pembayaran serta mempercepat proses transaksi di lapangan.
Pemkot Surabaya juga menyiapkan program promosi dan insentif khusus bagi warga yang memanfaatkan voucher sebagai alat pembayaran. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pergeseran kebiasaan masyarakat dari transaksi tunai menuju sistem digital yang lebih tertib dan terdokumentasi.
Di samping voucher, metode pembayaran parkir non-tunai lain tetap tersedia, seperti QRIS dan kartu uang elektronik (e-money/e-toll). Keberagaman opsi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan.
Digitalisasi retribusi parkir dinilai berkontribusi langsung terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem yang tercatat secara elektronik, setiap transaksi lebih mudah diawasi dan dipastikan masuk ke kas daerah. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di Kota Surabaya.
Melalui peluncuran Voucher Parkir Suroboyo, Pemkot Surabaya berharap tercipta sistem parkir yang lebih modern, transparan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam setiap transaksi. (tas)