Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung kebijakan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bekas yang dilakukan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto. Menurut Ganjar, kebijakan impor alutsista bekas berrisiko besar bagi sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Terlebih lagi, pembelian alutsista itu menumpuk utang luar negeri yang signifikan. Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD menilai sejauh ini penggunaan utang luar negeri tidak berjuntrungan, malah menghasilkan impor alutsista bekas dengan anggaran jumbo.
“Persoalannya, dalam Renstra untuk Essential Minimum Force pada 2024, kita juga masih sangat jauh,” kata Ganjar saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (07/01).
Mengacu dari fakta itu, Ganjar menegaskan strategi kebijakan ke depan bakal berubah haluan. Dalam memperkuat pertahanan dan keamanan, dia memastikan berlandaskan pada perencanaan yang matang dan ajeg.
Salah satu upaya itu adalah dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. “Tank bakal diproduksi Pindad, (Kapal) Freegat oleh PAL, sedangkan sistem Siber ada LEN,” tegas Ganjar.
Ganjar pun optimistis bisa memberikan penguatan terhadap sistem pertahanan dan keamanan. “Alhasil, kita bisa bangun dengan No Utang, No Usang,” ucap Ganjar.
Lebih jauh, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang bakal mencapai 7 persen, Ganjar memastikan alokasi anggaran pertahanan bakal dikerek hingga 1-2 persen. Selain itu, dirinya akan mengubah pola perencanaan pengadaan alutsista, hingga proses pengadaan yang memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri.
“Kalau selama ini yang didatangkan alutsista bekas impor, itupun tidak disusun dari bottom up, melainkan top down. Sehingga banyak alutsista pun tidak sesuai kebutuhan matra,” pungkas Ganjar. (gp)