Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmennya dalam pemerataan pendidikan dengan meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Peluncuran dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam acara di Dyandra Convention Center, Surabaya, Rabu (10/12) malam.
Program ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk menekan angka putus sekolah, mencegah pernikahan usia anak, hingga memastikan pemenuhan wajib belajar 12 tahun secara merata, terutama di wilayah miskin dan terpencil.
Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Emas
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa bantuan pendidikan bukan sekadar transfer dana, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi muda Jawa Timur.
“Sapaan dari Pemprov tolong digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan pentingnya dukungan orang tua dalam menjaga motivasi belajar anak. Kepada para siswa penerima bantuan, Khofifah meminta agar kesempatan ini digunakan untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Para orang tua dorong semangat putra-putrinya agar mereka membangun cita-cita, terus sekolah, kuliah, dan sukses,” ungkapnya.
IPM Jatim Naik, Pemerataan Akses Jadi Tantangan
Khofifah juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur tahun 2025 yang mencapai angka 76,13, meningkat 0,78 poin dari tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Jatim tercatat 13,44 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,39 tahun.
“Untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat, kita harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur,” tegasnya.
Kemendagri Apresiasi Komitmen Pendidikan Jatim
Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah, memberikan apresiasi atas program yang dijalankan Pemprov Jatim.
Menurutnya, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah.
“Pemenuhan kebutuhan pendidikan di Jatim sangat baik. Tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Ini hasil kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah,” ujar Paudah.
48.077 Siswa Prasejahtera Jadi Penerima Bantuan Tahun 2025
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa bantuan diberikan kepada siswa SMA/SMK/SLB kelas X-XII dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2.
Setiap peserta didik menerima bantuan sebesar Rp1 juta.
Rinciannya:
- SMA: 11.362 siswa
- SMK: 24.339 siswa
- SLB: 12.376 siswa
- Total penerima: 48.077 siswa
- Total anggaran: Rp48,077 miliar
Dana akan disalurkan melalui virtual account masing-masing siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data, hingga transportasi sekolah.
Aries menegaskan adanya aturan ketat pembatalan bantuan bagi siswa yang:
- Meninggal dunia,
- Putus sekolah,
- Terlibat kriminal, atau
- Menikah di usia dini.
“Program ini memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik,” tegasnya.
Penyerahan Simbolis dan Dokumen Rencana Aksi Kemendagri
Selain peluncuran program, Gubernur Khofifah bersama Kadindik Jatim memberikan bantuan secara simbolis kepada siswa dari berbagai sekolah negeri dan swasta. Pada kesempatan yang sama, Kemendagri menyerahkan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah kepada Pemprov Jatim.
Dengan hadirnya program ini, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmen untuk melindungi hak pendidikan seluruh anak, sekaligus menyiapkan generasi emas yang lebih berkualitas dan kompetitif di masa depan. (tas)