Lonjakan harga plastik hingga 30–80 persen pada April 2026 menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kenaikan ini dipicu oleh dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi pasokan minyak dunia, sementara industri plastik nasional masih bergantung pada impor bahan baku hingga 60 persen.
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Atik Purmiyati, menilai sektor makanan dan minuman menjadi yang paling terdampak. Tingginya ketergantungan terhadap kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat signifikan dalam waktu singkat.
Menurut Atik, kondisi tersebut berpotensi menekan margin keuntungan UMKM, terutama bagi pelaku usaha dengan keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Tanpa strategi adaptasi yang tepat, kenaikan biaya produksi dapat berdampak pada keberlanjutan usaha.
Ia menekankan bahwa inovasi menjadi kunci utama agar UMKM mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penyesuaian volume produk tanpa menaikkan harga jual, sehingga daya beli konsumen tetap terjaga. Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk memperluas pasar dan mencari alternatif bahan kemasan.
Penggunaan kemasan ramah lingkungan dinilai sebagai solusi jangka panjang. Bahan seperti pati jagung, tebu, singkong, hingga serat nanas dapat menjadi substitusi plastik konvensional. Namun, adopsi kemasan tersebut masih terbatas di kalangan UMKM, sehingga diperlukan edukasi yang lebih masif.
Atik juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku konsumen. Dalam perspektif ekonomi perilaku, preferensi masyarakat terhadap produk ramah lingkungan dapat mendorong produsen untuk menyesuaikan strategi bisnis. Kebiasaan seperti penggunaan tas belanja ulang pakai, sistem isi ulang, dan membawa wadah sendiri dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai.
Selain inovasi di tingkat pelaku usaha, kolaborasi juga menjadi faktor penting. Pembelian bahan kemasan ramah lingkungan secara kolektif dapat menekan biaya melalui skala ekonomi, sehingga lebih terjangkau bagi UMKM.
Di sisi kebijakan, pemerintah diharapkan berperan aktif sebagai regulator pasar. Langkah yang dapat dilakukan antara lain pengawasan distribusi bahan baku plastik, pengendalian spekulasi harga, serta pemberian insentif bagi industri hulu agar pasokan tetap stabil.
Data menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, yakni sekitar 60–61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki daya tahan yang sama dalam menghadapi gejolak ekonomi.
Dengan kombinasi inovasi, edukasi, dan dukungan kebijakan, UMKM diharapkan mampu beradaptasi menghadapi kenaikan harga bahan baku sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. (tas)