Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan arah kebijakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan melalui gelaran Jatim Retreat 2026. Kegiatan yang berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur ini dihadiri langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta diikuti 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, rumah sakit daerah, hingga penyelenggara layanan publik.
Forum ini diposisikan sebagai momentum strategis untuk menyatukan visi kebijakan dan memperkuat komitmen lintas sektor di tengah tantangan fiskal yang kian dinamis. Gubernur Khofifah menekankan pentingnya keselarasan langkah seluruh elemen pemerintahan agar mampu bergerak dalam satu frekuensi menghadapi perubahan regulasi dan keterbatasan anggaran.
Khofifah menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan daerah pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, termasuk adanya penyesuaian skema transfer ke daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pembiayaan alternatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur.
Dalam konteks tersebut, tema Creative Financing & Value for Money dinilai relevan sebagai pendekatan strategis. Creative financing dipandang bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, melainkan bagian dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pendanaan non-anggaran secara akuntabel dan patuh regulasi.
Gubernur Khofifah menggarisbawahi tiga pilar utama dalam pengembangan creative financing. Pertama, upaya mencari sumber pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat. Kedua, perubahan pola pikir birokrasi dari eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, pergeseran orientasi dari sekadar pendapatan menuju keuntungan serta dari pola belanja atau pendapatan menjadi belanja sekaligus menghasilkan nilai.
Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu fokus utama. Pemprov Jawa Timur memiliki aset lahan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang berpotensi dikembangkan melalui skema kerja sama operasional dengan pemerintah daerah maupun pihak lain. Langkah ini dinilai dapat membuka ruang investasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk UMKM.
Selain itu, sektor perikanan juga disebut memiliki potensi signifikan sebagai sumber pendapatan baru. Jawa Timur yang memiliki fasilitas Grand Parent Stock untuk jenis ikan tertentu dinilai strategis dalam mendukung program nasional, termasuk pengembangan budidaya perikanan pada 2025. Potensi lain juga dapat dioptimalkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan pengecualian pada sektor layanan sosial dan perlindungan perempuan dan anak.
Khofifah juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya di tingkat UPT. Proses perizinan yang dapat diselesaikan dengan cepat diharapkan tidak berlarut-larut, sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa pemborosan anggaran.
Lebih jauh, reformasi mindset birokrasi menjadi pesan utama dalam Jatim Retreat 2026. Birokrasi didorong untuk bertransformasi dari sekadar penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas administratif menuju pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan ini juga menghadirkan Guru Besar ITS Surabaya, Prof. Mohammad Nuh, sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa kekuatan kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga kualitas para pengikutnya. Kepemimpinan dinilai akan semakin kuat apabila diiringi dengan followership yang solid.
Dari sisi keuangan daerah, Prof. Nuh menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan sebagai penguat APBD. Ia juga menyoroti perlunya perubahan orientasi pengelolaan BUMD, dari sekadar mengejar pendapatan menjadi berfokus pada profitabilitas agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
Melalui Jatim Retreat 2026, Pemprov Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa menambah beban fiskal publik. (tas)