Menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan stunting. Upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama bersama enam lembaga Corporate Social Responsibility (CSR) yang terlibat langsung dalam program sosial kemasyarakatan di Kota Pahlawan.
Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Gedung Serbaguna RW VI Cempaka, Kecamatan Tegalsari, Rabu (13/5/2026). Enam lembaga yang terlibat dalam kerja sama tersebut yakni Yayasan Buddha Tzu Chi, Ciputra, Pakuwon, Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan Nurul Hayat.
Sebelum penandatanganan berlangsung, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran pemerintah kota dan perwakilan lembaga CSR meninjau langsung kondisi rumah warga penerima manfaat program Rutilahu di kawasan Tegalsari. Dalam kunjungan tersebut, Eri melihat kondisi hunian warga yang membutuhkan perbaikan sekaligus berdialog dengan masyarakat terkait kebutuhan prioritas yang harus segera ditangani.
Eri mengatakan, pembangunan kota tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatan pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga sosial, menjadi bagian penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut turun langsung melihat kondisi warga dan bersama-sama menghadirkan solusi,” kata Eri.
Ia menilai semangat gotong royong yang dibangun melalui kolaborasi tersebut menjadi implementasi nyata nilai-nilai Kampung Pancasila di Surabaya. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh unsur yang hidup dan berkembang di kota tersebut.
Dalam kesempatan itu, Eri juga menyampaikan apresiasi kepada para lembaga CSR yang terlibat dalam program sosial tersebut. Ia menyebut kontribusi yang diberikan menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap warga berpenghasilan rendah di Surabaya.
“Siapa pun yang ikut membantu warga dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat, maka dia juga ikut membangun Surabaya,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemkot Surabaya, jumlah rumah tidak layak huni yang masih perlu mendapatkan penanganan mencapai sekitar 7.000 hingga 9.000 unit. Pada tahun 2026, pemerintah kota menargetkan rehabilitasi sebanyak 4.242 unit rumah melalui pembiayaan APBD maupun dukungan non-APBD.
Dari total target tersebut, sebanyak 2.240 unit dibiayai melalui APBD Kota Surabaya. Sementara 1.002 unit lainnya berasal dari jalur non-APBD, termasuk dukungan CSR dan lembaga sosial yang mencakup sekitar 905 unit rumah.
Selain itu, sekitar 1.000 unit rumah lainnya akan memperoleh bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat agar lebih sehat, aman, dan layak ditempati.
Eri menjelaskan, perbaikan Rutilahu akan difokuskan pada kerusakan utama seperti atap, lantai, dinding, hingga fasilitas sanitasi dan jamban. Sasaran penerima bantuan diprioritaskan bagi warga ber-KTP Surabaya yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau desil 1 hingga 5.
“Penerima bantuan juga harus memiliki status lahan yang jelas dan tidak dalam sengketa agar proses perbaikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Selain program bedah rumah, kerja sama lintas sektor tersebut juga diarahkan untuk memperkuat penanganan stunting di Surabaya. Pemkot Surabaya mencatat angka stunting mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Eri menyebut angka stunting di Surabaya saat ini berada di kisaran 0,5 persen, turun dibanding awal masa kepemimpinannya yang mencapai sekitar 28,5 persen. Ia menilai capaian tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam program pendampingan anak dan keluarga.
“Penanganan stunting tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan banyak pihak, termasuk lembaga sosial dan para orang tua asuh bagi anak-anak stunting,” tuturnya.
Sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat gotong royong tersebut, Pemkot Surabaya berencana membangun Prasasti Gotong Royong di kawasan Balai Kota Surabaya. Prasasti itu nantinya akan memuat nama lembaga maupun pihak yang berkontribusi dalam pembangunan kota.
Direktur Utama PT Ciputra Development Tbk, Sutoto Yakobus, mengatakan keterlibatan pihak swasta dalam program sosial tersebut menjadi bagian dari kontribusi nyata terhadap pembangunan Surabaya. Ia mengaku mendapatkan pengalaman baru setelah turun langsung melihat kondisi permukiman warga bersama jajaran Pemkot Surabaya.
“Rumah yang layak menjadi fondasi penting bagi kesehatan dan kualitas hidup keluarga. Karena itu kami siap mendukung program ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” ujar Sutoto.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang melibatkan sektor swasta dalam penanganan persoalan sosial secara langsung.
Menurutnya, transparansi pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat membuat program bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Pakuwon Grup, kata Sutandi, juga siap memperluas dukungan apabila diperlukan dalam pelaksanaan program di sejumlah wilayah Surabaya.
“Kami ingin ikut berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya, baik melalui perbaikan hunian maupun dukungan penanganan stunting,” pungkasnya. (ita)