Persoalan kesehatan mental remaja kini dinilai menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Tidak lagi dipandang sebagai isu pelengkap, kesehatan mental disebut telah menjadi bagian penting yang menentukan kualitas tumbuh kembang siswa, baik secara akademik maupun sosial.
Di kawasan Asia Tenggara, tantangan tersebut dinilai semakin kompleks akibat masih tingginya stigma terhadap gangguan mental, terbatasnya akses layanan psikologis, hingga maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.
Dosen Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Wiwin Hendriani SPsi MSi, mengatakan persoalan kesehatan mental remaja perlu mendapat perhatian lebih luas dari seluruh elemen pendidikan, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pembuat kebijakan.
Menurut Ketua Program Studi Magister Psikologi UNAIR tersebut, konsep kesejahteraan atau well being di sekolah selama ini masih belum berjalan optimal karena hanya diposisikan sebagai program tambahan, bukan bagian utama dari sistem pendidikan.
“Kesejahteraan dalam pendidikan bukan sekadar isu pelengkap. Ini merupakan fondasi penting yang menentukan bagaimana remaja dapat berkembang secara sehat, aman, dan produktif,” ujar Dr. Wiwin dalam keterangannya di Surabaya, Senin (11/5/2026).
Ia memaparkan, secara global satu dari tujuh remaja mengalami gangguan mental. Sementara kawasan Asia Pasifik menjadi wilayah dengan populasi remaja terbesar di dunia, yakni mencapai sekitar 60 persen dari total populasi remaja global.
Selain itu, bunuh diri juga masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia remaja di berbagai negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Di Asia Tenggara, tantangannya bukan hanya soal tingginya kasus, tetapi juga rendahnya visibilitas masalah kesehatan mental dan minimnya perilaku mencari bantuan karena stigma masih kuat,” jelasnya.
Dr. Wiwin menilai banyak sekolah sebenarnya telah memiliki berbagai program pendukung kesejahteraan siswa. Namun dalam praktiknya, program tersebut sering kali bersifat sementara, tidak terintegrasi, dan bergantung pada individu tertentu, seperti guru penggerak atau konselor sekolah.
Menurutnya, pendekatan seperti itu menyebabkan program well being sulit bertahan dalam jangka panjang dan tidak mampu membentuk budaya sekolah yang sehat secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa sekolah perlu mengubah pola pikir dari sekadar menjalankan program insidental menjadi membangun ekosistem kesejahteraan yang terintegrasi dalam aktivitas harian pendidikan.
“Kita perlu berhenti melihat well being sebagai program tambahan atau kegiatan sesaat. Yang dibutuhkan adalah sistem yang benar-benar tertanam dalam budaya sekolah,” katanya.
Pendekatan ekosistem tersebut, lanjutnya, mencakup berbagai aspek mulai dari ruang kelas, metode pembelajaran, hubungan antarwarga sekolah, hingga kebijakan internal yang mendukung kesehatan mental siswa secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan suportif agar siswa merasa nyaman untuk menyampaikan tekanan psikologis yang dialami tanpa rasa takut mendapat stigma atau diskriminasi.
Menurut Dr. Wiwin, sekolah tidak hanya dituntut mencetak siswa dengan prestasi akademik tinggi, tetapi juga memastikan peserta didik memiliki kondisi mental yang sehat, kemampuan sosial yang baik, serta ketahanan menghadapi tekanan kehidupan.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi perkembangan psikologis anak. Bukan hanya tempat mengejar nilai akademik, tetapi juga tempat tumbuhnya rasa aman, percaya diri, dan empati,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program kesejahteraan mental di sekolah sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, kualitas program, serta kemampuan sekolah dalam menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan lokal masing-masing.
Karena itu, ia mendorong sekolah untuk mulai merancang kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap persoalan kesehatan mental remaja yang terus berkembang.
Menurutnya, kolaborasi antara guru, tenaga kesehatan, orang tua, dan pemangku kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung kesejahteraan mental siswa secara berkelanjutan.
“Kesuksesan program well being tidak bisa dicapai hanya dengan satu kegiatan seminar atau kampanye sesaat. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan integrasi dalam keseharian sekolah,” tuturnya.
Melalui pendekatan tersebut, Dr. Wiwin berharap sekolah di Indonesia dapat berkembang menjadi ruang pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga mampu menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup peserta didik secara utuh. (ita)