Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan capaian positif di sektor investasi sepanjang tahun 2025. Total realisasi investasi berhasil mencapai Rp147,7 triliun, melampaui target Renstra 2025–2026 sebesar Rp147,5 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap stabilitas daerah serta konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Ini menjadi bukti bahwa Jawa Timur tetap dipercaya investor di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis,” kata Khofifah, Senin (19/1).
Data Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat, realisasi investasi Jawa Timur tahun 2025 berasal dari PMDN sebesar Rp101,8 triliun, PMA sebesar Rp43,3 triliun, serta investasi UMK sebesar Rp2,6 triliun.
Pada Triwulan IV 2025, realisasi investasi non-UMK mencapai Rp40,0 triliun. Angka tersebut tumbuh 31,6 persen dibanding Triwulan III 2025 dan meningkat 11,4 persen dibanding Triwulan IV 2024. Dengan capaian ini, Jawa Timur berada di peringkat ketiga nasional dengan kontribusi 8,1 persen terhadap realisasi investasi nasional.
Khofifah menjelaskan bahwa pada Triwulan IV 2025, PMDN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp29,2 triliun atau 73,0 persen dari total investasi, sementara PMA tercatat Rp10,8 triliun.
Menurutnya, dominasi investasi dalam negeri mencerminkan optimisme pelaku usaha nasional terhadap prospek ekonomi Jawa Timur. Pemerintah daerah, lanjut Khofifah, terus menjaga kepastian hukum, keamanan wilayah, serta ketersediaan infrastruktur pendukung investasi.
Selain investasi skala besar, Pemprov Jatim juga mencermati perkembangan investasi UMK yang mencapai Rp2,6 triliun sepanjang 2025. Pertumbuhan ini dinilai sebagai hasil nyata program formalisasi usaha mikro melalui percepatan penerbitan NIB, khususnya melalui program SALEHA.
Di sisi lain, transformasi layanan perizinan terus diperkuat melalui sistem JOSS dan JOSS GANDOS. Sepanjang 2025, sebanyak 52.888 perizinan berhasil diterbitkan, didukung promosi investasi melalui POINT Jatim serta pendampingan langsung investor melalui program KLIK.
Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen mendorong investasi yang inklusif melalui kemitraan antara PMA, PMDN, dan UMKM lokal agar memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah.
“Investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Jatim menargetkan peningkatan kualitas investasi dengan fokus pada sektor berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan padat karya guna memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional yang berkelanjutan. (tas)