Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pengukuhan yang berlangsung pada Jumat (29/5/2026) tersebut menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pembangunan keluarga berkualitas dan percepatan penurunan stunting.
Pengangkatan Shodiqin dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 26/KP.05.01/PEG/2026. Dalam kesempatan itu, Khofifah menegaskan bahwa pembangunan keluarga, pengendalian kependudukan, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Khofifah, Indonesia saat ini tengah memasuki era bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kualitas penduduk menjadi faktor kunci yang harus dipersiapkan sejak tingkat keluarga melalui penguatan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk semata. Lebih dari itu, aspek kualitas SDM, mobilitas penduduk, kesehatan reproduksi, kualitas pengasuhan, hingga ketahanan keluarga harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Khofifah menilai arah pembangunan tersebut sejalan dengan program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kerangka tersebut, pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan.
Menurutnya, sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pembangunan kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Khofifah juga menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan SDM. Ia menyebut bahwa peningkatan IMM sangat berkaitan dengan upaya menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta prevalensi stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Data yang disampaikan menunjukkan capaian positif Jawa Timur dalam sektor kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan angka di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup. Meski demikian, Khofifah meminta seluruh pihak tidak berpuas diri dan tetap memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pendampingan keluarga.
Selain itu, Jawa Timur juga mencatat kemajuan dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.
Penurunan tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam upaya menekan angka stunting. Khofifah menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat.
Ia menekankan bahwa peran posyandu tetap menjadi ujung tombak dalam memastikan berbagai intervensi kesehatan dan gizi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Oleh sebab itu, penguatan fungsi posyandu akan terus dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur. Ia menilai keberhasilan program pembangunan keluarga dan kependudukan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai langkah awal, Shodiqin berencana melakukan koordinasi dan roadshow ke berbagai instansi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memperkuat implementasi program BKKBN di daerah.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Mayang Mariana, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan nasional.
Menurut Mayang, kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat implementasi berbagai kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga, penguatan ketahanan keluarga, serta pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi.
Dengan capaian penurunan stunting yang terus membaik dan penguatan program pembangunan keluarga, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi salah satu daerah terdepan dalam menyiapkan generasi unggul yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. (ita)