Khofifah Minta World Class Bureaucracy Diwujudkan
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Khofifah Minta World Class Bureaucracy Diwujudkan

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meng-upgrade kemampuan sekaligus menerapkan birokrasi tingkat dunia (World Class Bureaucracy).

Sebab menurut gubernur Khofifah masih banyak pembelajaran dan pengembangan sistem kerja yang harus didalami dan ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Untuk itu, di awal tahun anggaran 2023 ini, secara khusus Gubernur Khofifah mengajak para jajaran kepala OPD Pemprov Jatim untuk mengikuti Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang, Rabu (11/01).

“Kita mengawali Tahun Anggaran 2023 dengan bersama-sama membangun satu semangat untuk bisa memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa kita kolaborasikan. Agar bisa membawa kapal pembangunan Jawa Timur semakin maju dengan World Class Bureaucracy,” ucapnya saat membuka kegiatan.

Khofifah menjelaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur, khususnya Kawasan Gerbang Kertasusila dan Sekitarnya, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

“Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jawa Timur mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tolong dalam refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir,” jelasnya.

Kemudian, mantan Menteri Sosial RI itu juga menekankan Tujuh Prioritas Utama Pembangunan Jatim 2023. Yang di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim

“Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan Forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa tantangan yang ada bisa dijawab dengan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI). Ia juga menerangkan, hal itu berseiring dengan transformasi yang ia harapkan dapat dilakukan oleh JPT.

“Ada 80.330 ASN dan non ASN di Jatim yang sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD. Jadi kita harus memahami bahwa di belakang kepala OPD itu ada tim yang luar biasa besarnya. Maka kepala OPD harus siap mendengar, siap memberikan arahan, dan harus juga turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkan tim nya sebagai tim yang handal,” terangnya.

“Kalau bahasa dalam.kitab suci Al Qur’an , sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri’. Maka kitalah yang harus menginisiasi inovasi, tidak bisa sekedar menunggu perubahan tiba-tiba turun dari langit ,” lanjut Khofifah.

Selain itu, gubernur perempuan pertama Jatim itu menyampaikan pentingnya perubahan mindset merupakan langkah yang strategis. Sebab, banyak perubahan yang dapat dicapai dengan berani berinisiasi serta ber inovasi seiring lahirnya struktur baru di pemprov Jatim yaitu Badan riset dan inovasi (BRIDA) yang semula badan penelitian dan pengembangan.

Contoh yang sangat prominent, ungkap Khofifah, adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48% atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02% dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun. (ita)