Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Jawa Barat, Minggu (23/11). Rapat tersebut, membahas sejumlah isu strategis terkait penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang.
Presiden Prabowo bersama menteri-menterinya, juga membahas beberapa poin penting terkait kerja dan rencana tindak lanjut. Terutama, dari kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
kemudian juga, kinerja Satgas Penertiban kawasan pertambangan. Lalu, konsekuensi hukum atas pelanggaran dan aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Selain itu, Presiden Prabowo dan para menteri juga membahas penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau aparat. Presiden Prabowo memerintahkan untuk segera ditindak lebih lanjut.
Melansir keterangan resmi Sekretaris Kabinet, Presiden Prabowo menegaskan, komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Berdasarkan foto di akun @sekretariat.kabinet, tampak hadir dalam rapat diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Hadir pula Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Tak ketinggalan pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Termasuk Jaksa Agung ST. Burhanuddin bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Yusuf Ateh dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Mereka juga hadir dalam rapat di Hambalang pada Minggu tersebut. (rri)