Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah menutup operasi pencarian dan pertolongan korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, di hari ke-9, Selasa (07/10).
Data terakhir korban runtuhan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur usai operasi ditutup ialah sebanyak 67 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan, termasuk delapan bagian tubuh (body part).
“Sampai dengan hari ke-9, Selasa 7 Oktober 2025, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian delapan body part. Terakhir, pada pukul 21.03 WIB [Senin (6/10)]” kata Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas RI, Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo di Posko Tanggap Darurat Sidoarjo, Selasa (7/10).
Yudhi mengatakan, dengan demikian total korban terevakuasi mencapai 171 orang, terdiri 104 korban selamat, 67 meninggal dunia termasuk delapan di antaranya potongan tubuh.
Data terakhir itu masih bisa berubah, menunggu hasil identifikasi tim DVI terhadap delapan potongan tubuh korban.
Dari keseluruhan korban itu, Tim Disaster Victim Identification (DVI) BiddokkesPolda Jatim telah berhasil mengidentifikasi 34 jenazah.
Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jatim Kombes M Khusnan mengatakan di hari ke-9 tragedi ponpes Al Khoziny berhasil mengidentifikasi 17 jenazah dari 18 kantong yang diperiksa. Terdapat satu body part yang cocok dengan satu jenazah.
“Tim DVI telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah, yang terdiri 17 jenazah dan 1 body part. Dari 18 kantong jenazah itu cocok atau match dengan data ante mortem” kata Khusnan di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Selasa malam.
Sementara itu, total jenazah yang belum atau masih dalam proses identifikasi sebanyak 33. Khusnan mengatakan hingga saat ini proses operasi oleh DVI pun masih terus berjalan. “Sampai saat ini masih proses operasi DVI masih berjalan dengan pendalaman dan dari ante mortem dan post mortem,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI)Amirsyah Tambunan meminta penghentian sementara aktivitas di Ponpes Al Khoziny apabila ditemukan ketidaklayakan penggunaan bangunan oleh para ahli.
Ia mengusulkan itu demi keamanan bagi para santri yang tengah menimba ilmu di sana. Amirsyah meminta penghentian sementara hingga para ahli menyatakan bangunan tersebut layak digunakan, sesuai dengan SOP para ahli.
“Kalau enggak layak, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai SOP, ya sebaiknya dihentikan. Untuk apa? Untuk aman, nyaman bagi para santri,” kata Amirsyah di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (07/10).
“Karena ini kan sudah ada SOP, sudah ada standard operating procedure yang harus diikuti oleh semua pihak tanpa kecuali, tanpa pesantren. Rumahan dan lain-lain, perkantoran, apalagi pondok pesantren yang mendidik generasi muda,” ucapnya.
Sementara itu, imbas dari kasus ambruknya gedung pesantren Al Khoziny ini, Menag Nasaruddin Umar mengatakan akan mulai mendata beberapa pesantren yang dinilai belum memenuhi standar.
“Pendataan dulu, baru sudah ada pendataan, baru kita panggil pimpinan-pimpinan pondok. Saya mulai nanti sekarang sudah mau jalan, Kalimantan, ke Sulawesi, saya sendiri yang turun tangan insya Allah,” kata Nasaruddin di Jakarta, Selasa (7/10).
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut insiden ponpes Al Khoziny telah menjadi evaluasi bagi pemerintah. Ia mengaku tak ingin pendirian pesantren dilakukan tanpa izin. “Tidak boleh ada bangun sendiri tanpa izin, nanti standardnya tak terukur,” kata Cak Imin.
Pemerintah, kata dia, ke depan akan mulai melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi pesantren dan langkah itu dilakukan pemerintah setempat. “Wajib. Kita akan terus. Pemda terutama nanti akan kita lakukan,” katanya. (rri)