Lonjakan harga plastik yang terjadi hingga April 2026 menjadi dampak nyata dari ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Gangguan distribusi minyak serta bahan baku petrokimia, termasuk akibat penutupan Selat Hormuz, memicu kenaikan harga plastik secara signifikan dan berdampak luas terhadap berbagai sektor industri.
Fenomena ini turut menjadi perhatian kalangan akademisi. Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Rizkiy Amaliyah Barakwan, menilai kondisi tersebut tidak hanya membawa tantangan ekonomi, tetapi juga membuka peluang besar dari sisi lingkungan.
Menurut Rizkiy, kenaikan harga plastik justru dapat menjadi momentum percepatan transisi menuju penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ia menekankan bahwa material alternatif seperti daun, kertas daur ulang, maupun bahan biodegradable memiliki keunggulan dari sisi daya urai yang tinggi serta jejak karbon yang lebih rendah.
Lebih jauh, ia melihat adanya potensi perubahan perilaku pasar yang mulai mengarah pada praktik konsumsi berkelanjutan. Tren penggunaan kemasan non-plastik yang ramai di media sosial menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, sekaligus membuka peluang inovasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
Rizkiy menjelaskan bahwa perubahan ini dapat menjadi titik awal transformasi sistem ekonomi yang lebih luas, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap material berbasis fosil. Selain itu, kondisi ini juga mendorong pengembangan bahan kemasan berbasis sumber daya lokal yang lebih berkelanjutan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak akan optimal tanpa dukungan sistem yang memadai. Standarisasi terkait keamanan pangan, higienitas, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlanjutan penggunaan kemasan ramah lingkungan.
Dari sisi kebijakan, Rizkiy menilai perlunya intervensi pemerintah untuk memperluas adopsi praktik berkelanjutan, termasuk melalui pemberian insentif bagi pelaku usaha yang beralih ke kemasan ramah lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat transformasi sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan.
Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada sektor pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem laut dan darat.
Sebagai penutup, Rizkiy menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menghadapi krisis ini. Tidak hanya sebatas mengganti bahan kemasan, tetapi juga memastikan adanya sistem pengelolaan limbah yang efektif serta penerapan konsep life cycle thinking agar solusi yang diambil tidak menimbulkan dampak baru di masa depan.
Di tengah tekanan global, perubahan ini dinilai dapat menjadi momentum strategis untuk membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia. (tas)

