Menjalankan amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan kembali pelayanan bagi masyarakat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu Propinsi Sulawesi Tengah telah mulai memberikan pelayanan darurat di dengan menyesuaikan kondisi dan keterbatasan fasilitas di lapangan.
Pada 3 Oktober 2018 atau 5 hari pasca gempa dan tsunami menimpa Palu dan Donggala, KPPN Palu memberikan layanan perdana pada Satuan Kerja Mitra Kerja di tempat parkir belakang kantor karena tenda kiriman Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu belum tiba.
Pelayanan dilakukan di halaman KPPN dengan menggunakan tenda dan fasilitas genset yang terbatas kemampuan daya dukungnya.
Untuk mendukung pelayanan tersebut, telah ditugaskan 5 orang pegawai untuk melakukan layanan darurat tersebut, yang terdiri dari 2 orang pegawai dari KPPN terdekat yaitu KPPN Poso, 1 pegawai dari Kanwil DJPb Sulawesi Tengah serta 3 pegawai dari Kantor Pusat DJPB.
Karena semua komputer yang selama ini digunakan KPPN Palu dalam keadaan rusak, petugas menggunakan 10 laptop. Sedangkan untuk jaringan, petugas pelayanan menggunakan koneksi jaringan seluler/ HP (tethering).
Pelayanan darurat diprioritaskan untuk layanan pembayaran hak-hak kepegawaian seperti honor, tunjangan kinerja (diantaranya dari TNI), gaji bulan November tahun 2018, honor PPNPN (pegawai kontrak), serta pembayaran UP (Uang Persediaan).
Untuk kemudahan pengambilan gaji bagi ASN/prajurit TNI/anggota Polri, DJPb juga telah berkoordinasi dengan bank penyalur gaji. Kantor Pusat DJPb telah menyiapkan pedoman kepada Kanwil DJPb Sulteng dan KPPN Palu terkait prosedur pengambilan gaji ASN Pusat/prajurit TNI/anggota Polri selama kondisi darurat pasca gempa dan tsunami di Palu.
Sementara itu, untuk menjaga governance pengelolaan perbendaharaan, saat ini Kantor Pusat DJPb telah menyusun surat edaran (SE) yang mengatur langkah-langkah pelayanan darurat di Palu.
“Para pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara darurat disana menyatakan kepada saya bahwa kami memang takut dengan gempa susulan yang datang silih berganti, tapi kami lebih takut lagi kalau kami tidak bisa memberikan layanan untuk sekedar meringankan beban penderitaan mereka,” papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun medsosnya.
“Saya sangat terharu dengan semangat juang para pegawai Kementerian Keuangan yang tetap semangat mengabdi untuk melayani dalam situasi berat sekalipun. Semangat ini sebagai wujud nilai pelayanan dan profesional yang tertanam pada setiap insan Kementerian Keuangan,” imbuhnya. (sak)