Buruknya komunikasi publik pejabat pemerintah kembali menjadi sorotan. Fenomena ini dianggap ironis karena terjadi di tengah tingginya tunjangan komunikasi yang mereka terima.
Alih-alih memperkuat kepercayaan masyarakat, gaya komunikasi yang kaku dan tidak empatik justru kerap memicu jarak antara pemerintah dan rakyat.
Menanggapi hal ini, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Dr Suko Widodo Drs MSi menilai komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Bukan menjadi jembatan kebijakan, banyak pejabat justru terjebak dalam gaya komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan.
“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” ujarnya.
Menurut Suko, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya komunikasi pejabat publik. Salah satunya adalah kuatnya budaya politik feodal yang masih mengakar. Pola relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah. Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi yang melayani juga menjadi persoalan.
Aspek lain yang patut disorot adalah minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri. Suko menegaskan hal ini berkaitan dengan lemahnya akuntabilitas di Indonesia.
“Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan. Padahal, langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut akar masalah ini berhubungan dengan kultur politik patrimonial dan oligarkis. Dalam tradisi ini, jabatan sering dipandang sebagai privilese, bukan amanah. Akibatnya, pejabat lebih berperan sebagai penguasa ketimbang pelayan publik.
Sebagai solusi, Suko menawarkan empat langkah penting untuk membenahi komunikasi publik pejabat. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication.
Kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga meminta maaf atau mundur tidak dipandang lemah. Ketiga, pemanfaatan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan. Keempat, memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar nilai tersebut mengalir ke seluruh lapisan birokrasi.
“Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya etika, tetapi juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya. (ita)