Gubernur Jatim Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan akan pentingnya sebuah verifikasi dan validasi data dalam pencapaian pelaksanaan 10 Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pasalnya, kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut diperlukan mengingat setiap daerah mempunyai potensi dan permasalahan masing-masing.
“Kesemua Program Pokok PKK tersebut merupakan program prioritas, hanya penajamannya yang harus disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang ada di daerah dan dijadikan sebagai strategis khusus untuk menyelesaikannya,” ujar Gubernur Jatim Khofifah saat memberikan sambutan di acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua TP. PKK Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2019 – 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/2).
Gubernur Khofifah yang juga menjabat sebagai Ketua Pembina TP PKK Provinsi ini menjelaskan, selain harus menguasai data, PKK juga harus bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyesuaikan dengan program-program pemerintah yang
Seperti halnya tentang stunting yang terdapat di sebelas kabupaten di Jatim. Melihat kondisi itu, Gubernur Khofifah berharap kepada Ketua TP. PKK Kabupaten/Kota bisa lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Ketua TP PKK bisa memfokuskan 10 Program Pokok PKK di lini kesehatan dan dikoordinasikan dengan dinas kesehatan daerah, dinas kesehatan provinsi, TP PKK Provinsi. Karena permasalahan stunting merupakan permasalahan nasional,” jelasnya.
Khofifah juga menyinggung soal tingginya jumlah tenaga kerja wanita (TKW) di Jawa Timur. Pahlawan pengumpul devisa tersebut berasal dari Banyuwangi, Kabupaten Malang, Bangkalan, Sampang, Tulungagung, Trenggalek, serta Kabupaten Blitar.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Khofifah berharap agar persoalan tersebut bisa ditangani lebih spesifik. Apalagi persoalan tersebut menyangkut beberapa permasalahan, seperti pengasuhan anak serta masalah kesehatan anak akibat ditinggalkan orang tua.
“Apabila tidak ada pengasuhan dari keluarga, maka TP. PKK kabupaten harus mengusahakan pengasuhan anak pendamping agar anak-anak tersebut mendapat jaminan hidup yang sehat,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa saat ini banyak sekali Ketua TP. PKK kabupaten/kota yang tergolong kaum milenial. Sehingga diharapkan, mereka bisa lebih mudah merangkul kaum milenial untuk menjalani gaya hidup yang sehat.
“Mereka bisa mengajak kaum milenial untuk hidup sehat dengan cara yang lebih bersahabat dan dengan cara yang halus sesuai dengan bahasa mereka,” ungkapnya.
Salah satu contoh intervensi untuk hidup sehat, menurut Gubernur Khofifah adalah menjaga kesehatan reproduksi remaja (KRR). Hal tersebut diminta untuk tidak dianggap sebagai hal sepele.
Karena dengan tidak terjaganya KRR tersebut bisa menimbulkan berbagai permasalah, seperti masalah kehamilan, kelahiran anak yang tidak diinginkan, serta persoalan HIV/AIDS .
Ketua TP. PKK Provinsi Jawa Timur kini dijabat Arumi Emil Dardak untuk masa bhakti 2019-2024 menggantikan Dra Hj Nina Soekarwo. Pelantikan dilakukan Ketua Umum TP. PKK dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo. (ita)