Close Menu
jurnalindonesia.netjurnalindonesia.net
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • EKONOMI BISNIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • KESEHATAN
  • RUBRIK LAIN
    • TEKNOLOGI
    • KOMUNITAS
    • PROFIL
    • JALAN-JALAN
    • SENI BUDAYA
Facebook X (Twitter) Instagram
Terbaru
  • Telusuri Dugaan Pungli PKL CFD, Wali Kota Eri Pastikan Pedagang Gratis Berjualan
  • Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Parkir Tempat Usaha, Pastikan Tarif Transparan dan Berizin
  • Surabaya Siap Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2026, Stadion GBT dan Fasilitas Latihan Telah Dipersiapkan
  • Gubernur Khofifah Terkesan Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyuwangi, Bukti Nyata Negara Siapkan Generasi Emas dan Putus Mata Rantai Kemiskinan
  • PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Wartawan Dilindungi UU Pers
  • Fundamental Ekonomi dan Reformasi Transparansi Perkuat Daya Tarik Investasi Indonesia
  • DJP Jatim I Gandeng GP Ansor Perluas Edukasi Perpajakan dan Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
  • Sinergi UNAIR dan ILO Siapkan Generasi Muda Hadapi Transisi Energi Berkeadilan
Facebook X (Twitter) Instagram
jurnalindonesia.netjurnalindonesia.net
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • EKONOMI BISNIS
  • OLAHRAGA
  • GAYA HIDUP
  • KESEHATAN
  • RUBRIK LAIN
    • TEKNOLOGI
    • KOMUNITAS
    • PROFIL
    • JALAN-JALAN
    • SENI BUDAYA
jurnalindonesia.netjurnalindonesia.net
Home»PERISTIWA»EKONOMI BISNIS»Menaikkan Level Negara ‘Income Upper Country’

Menaikkan Level Negara ‘Income Upper Country’

EKONOMI BISNIS redaksi07/03/2019 - 13:00 WIB

Pemerintah berkeinginan bisa menanggalkan level sebagai negara middle income country menjadi negara middle income upper country, yang berarti akan lebih tinggi lagi. Karena itu, pemerintah tengah mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu dijawab hari ini.

“Seperti yang selama ini telah disampaikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), namun nanti akan jauh lebih detail mengenai SDM itu bagaimana dari mulai strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3) siang.

Menurut Menkeu, hal-hal seperti itu yang akan dibahas lebih detil pada tahap awal dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Namun, sifatnya masih direction. Jadi, arahnya dulu, belum sampai kepada detil.

Kemudian, lanjut Menkeu, dari sisi pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing.

Untuk itulah, pemerintah membahas terhadap infrastruktur yang selama ini sudah dibangun, apa yang lebih harus diperhatikan? Kemudian kalau bicara tentang produktivitas, inovasi, dan daya saing, maka industri manufaktur harus seperti apa?

“Jadi pembahasan bagaimana untuk bisa meningkatkan peranan dari sektor manufaktur itu di dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, seperti membahas bagaimana ini bisa menjawab persoalan seperti neraca pembayaran, defisit eksternal balance kita, dan juga dari sisi kemampuan untuk ekspor dan investasi,” terang Menkeu.

Dari sisi itu, lanjut Menkeu, nanti akan ditetapkan bagaimana kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bisa mendukung tema-tema tersebut, tantangan-tantangan yang harus dijawab.

Kemudian tantangan ketiga mengenai demografi, karena kita masih mempunyai demografi yang muda sehingga perlu perhatian untuk pendidikan, kesehatan, dan training itu seperti apa.

“Jadi ini masih merupakan suatu brainstorming awal untuk bisa mendapatkan arahan dari Presiden, Wapres, Kabinet mengenai apa arah yang harus kita perhatikan di dalam menyiapkan fondasi Indonesia di tahun 2020,” ungkap Sri Mulyani.

Saat ditanya mengenai asumsi makro dalam APBN 2020, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih di dalam range. “Nanti, mungkin sidang kabinet selanjutnya ya yang sudah dalam poin ya,” pungkas Menkeu. (sak)

Income Upper Country Menkeu SMI Sri Mulyani Indrawati
Share. Facebook Twitter LinkedIn Email WhatsApp

Related Posts

Telusuri Dugaan Pungli PKL CFD, Wali Kota Eri Pastikan Pedagang Gratis Berjualan

19/07/2026 - 19:19 WIB

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Parkir Tempat Usaha, Pastikan Tarif Transparan dan Berizin

19/07/2026 - 19:03 WIB

Surabaya Siap Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2026, Stadion GBT dan Fasilitas Latihan Telah Dipersiapkan

19/07/2026 - 18:56 WIB

Gubernur Khofifah Terkesan Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyuwangi, Bukti Nyata Negara Siapkan Generasi Emas dan Putus Mata Rantai Kemiskinan

19/07/2026 - 18:47 WIB

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Wartawan Dilindungi UU Pers

19/07/2026 - 18:29 WIB

Fundamental Ekonomi dan Reformasi Transparansi Perkuat Daya Tarik Investasi Indonesia

17/07/2026 - 19:50 WIB

Comments are closed.

Telusuri Dugaan Pungli PKL CFD, Wali Kota Eri Pastikan Pedagang Gratis Berjualan

19/07/2026 - 19:19 WIB

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Parkir Tempat Usaha, Pastikan Tarif Transparan dan Berizin

19/07/2026 - 19:03 WIB

Surabaya Siap Jadi Tuan Rumah Piala Presiden 2026, Stadion GBT dan Fasilitas Latihan Telah Dipersiapkan

19/07/2026 - 18:56 WIB

Gubernur Khofifah Terkesan Fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyuwangi, Bukti Nyata Negara Siapkan Generasi Emas dan Putus Mata Rantai Kemiskinan

19/07/2026 - 18:47 WIB

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Tegaskan Wartawan Dilindungi UU Pers

19/07/2026 - 18:29 WIB

Fundamental Ekonomi dan Reformasi Transparansi Perkuat Daya Tarik Investasi Indonesia

17/07/2026 - 19:50 WIB
© 2026 jurnalindonesia.net | kabar baik untuk Indonesia
  • TENTANG KAMI
  • IKLAN
  • DISCLAIMER
  • KONTAK
  • INDEKS

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.