Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (3/6/2026). Kegiatan ini dihadiri para komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari berbagai wilayah Indonesia, jajaran pemerintah daerah, serta regulator sektor jasa keuangan.
Salah satu agenda utama dalam Munas tersebut adalah pembentukan kepengurusan FKDK BPD SI periode 2026–2029. Forum secara resmi memilih Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas, M.Si., CRM, sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI untuk tiga tahun mendatang.
Kepengurusan baru yang terbentuk terdiri atas 19 pengurus yang mewakili tiga koordinator wilayah. Selain menetapkan ketua umum, forum juga menunjuk Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. dari Bank Aceh sebagai Sekretaris serta Adi Sulistyowati dari Bank Jatim sebagai Bendahara Umum. Sementara itu, Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasehat dan Prof. M. Mas’ud Said, M.M., Ph.D. dari Bank Jatim ditetapkan sebagai anggota Dewan Penasehat.
Sebelum pelaksanaan Munas, peserta mengikuti Seminar Nasional yang mengangkat tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif”. Seminar dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan pentingnya peran strategis BPD dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas akses pembiayaan masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPD menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Seminar nasional tersebut juga menghadirkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, serta Prof. M. Mas’ud Said sebagai narasumber. Keduanya membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan daerah, mulai dari percepatan digitalisasi, penguatan tata kelola perusahaan, hingga peningkatan daya saing di tengah perubahan lanskap industri keuangan nasional.
Dalam forum Munas, para peserta dari 27 BPD se-Indonesia turut menyepakati sejumlah rekomendasi strategis. Beberapa di antaranya meliputi percepatan transformasi digital, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kapasitas BPD sebagai lembaga pembiayaan pembangunan daerah.
Melalui kepengurusan baru dan berbagai rekomendasi yang dihasilkan, FKDK BPD SI berharap BPD di seluruh Indonesia dapat semakin adaptif terhadap perubahan, memiliki daya saing yang lebih kuat, serta terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (ita)