Proses pembentukan kepengurusan baru Dewan Kebudayaan Surabaya memasuki tahap penting setelah melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara terbuka dan demokratis. Dalam rapat penyusunan struktur organisasi yang digelar di kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya, Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Rabu (5/3/2026), Heti Palestina Yunani resmi terpilih sebagai ketua lembaga tersebut.
Rapat yang dihadiri para anggota terpilih Dewan Kebudayaan Surabaya itu berlangsung dinamis karena melibatkan sejumlah kandidat dengan latar belakang berbeda di bidang seni dan kebudayaan. Empat nama diajukan sebagai calon ketua, yakni Heti Palestina Yunani, Heri Prasetyo yang dikenal dengan nama Lentho, Probo Darono Yakti, serta Heroe Boediarto.
Pada tahap awal pemungutan suara, persaingan berlangsung ketat antara Heti Palestina Yunani dan Heri Lentho Prasetyo. Keduanya sama-sama memperoleh lima suara dari anggota yang hadir. Situasi tersebut membuat proses pemilihan berlanjut ke tahap penentuan.
Menariknya, Heti mengikuti rapat tersebut secara daring melalui aplikasi Zoom karena sedang dalam perjalanan laut setelah menghadiri agenda di Ambon. Pada momen penentuan itulah ia menggunakan hak suaranya sendiri. Suara tersebut menjadi penentu kemenangan dengan selisih satu suara yang mengantarkannya menjadi Ketua Dewan Kebudayaan Surabaya.
Heti mengaku tidak pernah membayangkan akan dipercaya memimpin lembaga tersebut. Ia bahkan menyebut awalnya hanya berupaya tetap mengikuti musyawarah meskipun berada di luar kota.
“Saya tidak menyangka akan sampai menerima amanah ini. Awalnya bahkan saya sempat ragu bisa mengikuti rapat karena sedang dalam perjalanan ke Ambon,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa selama proses pemilihan dirinya tidak melakukan upaya penggalangan dukungan. Bahkan pada tahap awal seleksi pengurus yang menggunakan sistem tiga suara, Heti justru memberikan seluruh pilihannya kepada kandidat lain.
Setelah terpilih sebagai ketua, Heti menunjuk Probo Darono Yakti sebagai sekretaris dalam struktur kepengurusan Dewan Kebudayaan Surabaya. Menurutnya, kepemimpinan di lembaga tersebut bukanlah soal kompetisi kekuasaan, melainkan fungsi koordinatif yang menekankan kerja kolektif.
“Posisi ketua bukan untuk bersaing, tetapi lebih pada fungsi koordinasi. Semua anggota akan bekerja secara kolaboratif untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Surabaya,” jelasnya.
Kepengurusan Dewan Kebudayaan Surabaya sendiri merupakan hasil seleksi panjang dari sekitar 140 pendaftar yang kemudian mengerucut menjadi 13 orang setelah melalui proses fit and proper test yang difasilitasi Disbudporapar Surabaya.
Heti menilai terbentuknya kepengurusan baru ini menjadi momentum penting bagi pengembangan kebijakan kebudayaan di Kota Pahlawan. Dalam konsep kelembagaan yang baru, Dewan Kebudayaan Surabaya diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah kota dalam merumuskan arah kebijakan kebudayaan.
Struktur organisasi lembaga ini terdiri dari ketua, sekretaris, serta bidang kuratorial dan kebijakan. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi strategis, melakukan pemantauan kebijakan budaya, serta memperkuat pemberdayaan komunitas seni dan pekerja kreatif di Surabaya.
Karena perannya bersifat konseptual dan strategis, Dewan Kebudayaan Surabaya tidak menjalankan kegiatan acara secara langsung. Lembaga ini juga tidak memiliki posisi bendahara dan tidak menerima dana hibah, melainkan berfungsi sebagai ruang pemikiran serta jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan komunitas kebudayaan di Surabaya. (tas)