Salah satu strategi Pemerintah menghadapi ekonomi global antara lain menciptakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk menarik menarik modal asing dan investasi ke Indonesia.
Hal ini disampaikan para pejabat di bidang perekonomian pada siaran pers Paket Kebijakan Ekonomo XVI di Istana Negara, Jakarta, akhir pekan lalu.
Hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperind Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.
“Situasi ekonomi global masih tetap akan ada tekanan dan masih akan melambat di 2019. Kalau kita lihat lebih jauh, normalisasi kebijakan moneter di negara maju terutama di Amerika Serikat masih akan terus berlanjut,” kata Menko Perekonomian.
Paket Kebijakan Ekonomi XVI formal tujuannya untuk jangka menengah-panjang (ketahanan ekonomi nasional) tetapi ada unsur jangka pendek untuk memperkuat confidence dari pemilik dana supaya capital inflow, misalnya short-termcapital inflow dan Foreign Direct Investment masuk, jelas Menko Perekonomian.
Bentuk paket kebijakan ekonomi XVI terutama mencakup perluasan pemberian tax holiday dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kedua cakupan tersebut diharmonisasikan saling mendukung.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan evaluasi efektifitas kebijakan relaksasasi DNI tahun 2018 apakah tujuan target investasi tercapai. Terakhir, Pemerintah juga mengatur devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA).
Menambahkan penjelasan Menko Perekonomian dan Menperind, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan tax holiday sebelumnya telah menarik investasi baru.
Diharapkan dengan adanya paket kebijakan XVI yang akan memperluas sektor dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka jumlah invstasi di Indonesia akan meningkat.
“Tax holiday dalam bentuk OSS (Online Single Submission), dengan adanya penyederhanaan proses tax holiday hanya dalam waktu enam bulan kemarin kita sudah ada new investment sebesar lebih (Rp)160 triliun masuk. Dengan adanya (Paket Kebijakan Ekonomi XVI) perluasan sektor dan KBLI kita harapkan kenaikannya akan lebih meningkat lagi,” pungkas Sri Mulyani. (sak)