Untuk meningkatkan kegiatan usaha hulu migas Indonesia, pada tahun ini Pemerintah akan menawarkan 12 wilayah kerja (WK) migas baru, terdiri dari 10 WK konvensional dan 2 WK migas non konvensional.
“Kita sedang siapkan (penawarannya). Kita berharap first quarter atau sekitar Maret atau April akan kita umumkan yang 10 WK itu,” ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan di Gedung Ibnu Sutowo, Selasa (14/1).
Sedangkan untuk WK migas non konvensional, menurut Mustafid, sudah cukup lama tidak dilakukan penawaran. Untuk menggiatkannya, Pemerintah sedang mencari skema agar investor kembali tertarik.
Sementara pada tahun 2019, telah dilakukan penandatanganan 3 WK baru yaitu WK Anambas, Selat panjang dan West Ganal. Bonus tanda tangan sebesar US$ 37,6 juta dan komitmen pasti US$ 268,5 juta.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kontrak perpanjangan/alih kelola 5 blok migas. Total komitmen kerja pasti US$ 855,38 juta dan bonus tanda tangan US$ 1,04 miliar.
Agar investasi hulu migas lebih menarik, Pemerintah melakukan berbagai cara, antara lain dengan pembukaan data migas yang dapat diakses secara online, sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
Pelaksanaan pembukaan data migas ini, masih dalam masa transisi 6 bulan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan besaran iuran keanggotaan, di mana untuk investor yang menjadi anggota, dapat mengakses seluruh data. Sedangkan untuk non anggota, akses data tidak dikenai biaya dan hanya mendapatkan data umum.
“Kita dalam masa transisi dari pemberlakuan Permennya, jadi kira-kira Maret (resmi diberlakukan). Kita berharap secepatnya sudah diselesaikan dan banyak sekali investor yang menanyakan itu. Mereka berharap sekali (dapat mengakses data),” tambah Mustafid. (sak)