Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu disebut menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pendataan nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dengan menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian. Pendataan mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data ekonomi yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Eri menilai Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk membaca potensi sekaligus tantangan ekonomi di Kota Surabaya. Karena itu, ia meminta masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, terutama dalam pengembangan sektor usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Sensus Ekonomi ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Surabaya,” ujar Eri, Kamis (7/5/2026).
Selain itu, Eri juga mengimbau pelaku usaha agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan informasi secara jujur serta lengkap demi mendukung kualitas data nasional.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Menurut Arrief, data yang dihimpun meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga informasi keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset usaha.
Ia menegaskan bahwa hasil pendataan hanya akan disajikan dalam bentuk agregat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah.
“Data bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan,” kata Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya akan menerjunkan sekitar 1.900 petugas lapangan hingga Agustus 2026. Pendataan tersebut menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha di Kota Surabaya.
Tidak hanya perusahaan formal, sensus juga akan menjangkau usaha rumahan dan sektor ekonomi kreatif yang tumbuh di tengah masyarakat. Pendataan rumah tangga dilakukan untuk menangkap potensi ekonomi informal yang selama ini menjadi bagian penting penggerak ekonomi kota.
Arrief menambahkan, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Tanpa dukungan pelaku usaha dan warga, data ekonomi yang akurat sulit diwujudkan.
Melalui sensus ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi Surabaya, mulai dari perkembangan UMKM, serapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan sektor usaha baru berbasis digital dan kreatif. (ita)