Upaya memperkuat iklim investasi terus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya melalui sosialisasi Satgas Penanganan Premanisme dan penerapan sistem parkir digital kepada para pengusaha kafe dan restoran, yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jumat (9/1/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan pelaku usaha menjadi prioritas utama Pemkot dalam menjaga keberlanjutan investasi di Kota Pahlawan.
“Pengusaha tidak boleh merasa takut atau tidak nyaman dalam menjalankan usahanya. Kalau ada gangguan dari oknum tertentu, silakan lapor. Negara hadir untuk melindungi,” ujar Eri.
Ia menjelaskan bahwa Satgas Penanganan Premanisme terdiri dari unsur Forkopimda dan bekerja secara terpadu. Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara cepat, transparan, dan tanpa biaya.
Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga mendorong penggunaan sistem parkir non tunai berbasis portal atau EDC. Sistem ini dinilai mampu meminimalkan potensi konflik di lapangan sekaligus meningkatkan transparansi pendapatan parkir.
“Parkir non tunai akan memberikan kepastian, baik bagi pengusaha maupun pengunjung. Tidak ada lagi kesalahpahaman, semuanya tercatat secara digital,” jelasnya.
Ketua Apkrindo Jawa Timur Ferry Setiawan menyambut positif langkah Pemkot Surabaya tersebut. Menurutnya, keberadaan Satgas Penanganan Premanisme memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, khususnya kafe dan restoran yang berada di luar pusat perbelanjaan.
“Ini angin segar bagi pengusaha. Selama ini ada yang mengeluh tapi tidak berani bersuara. Sekarang sudah jelas jalurnya,” kata Ferry.
Ia berharap dengan situasi yang lebih kondusif, investasi di Surabaya dapat terus tumbuh dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apkrindo pun menyatakan dukungan penuh terhadap Pemkot dan Forkopimda dalam memberantas praktik premanisme.
“Kalau ada gangguan, jangan diam. Laporkan. Ini demi kenyamanan bersama,” pungkasnya. (tas)