Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanaman Modal merupakan bukti nyata jaminan pemerintah (government guarantee) kepada para investor dan kemudahan proses investasi.
Bahkan, sebagai upaya memantapkan posisinya sebagai rangking pertama dalam kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.
“Adanya Raperda ini diperlukan untuk pengaturan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penyelenggara penanaman modal, agar penyelenggaraan penanaman modal dapat berjalan efektif dan efisien, serta guna menarik minat investor,” tegas Gubernur Jatim, H Soekarwo ditemui usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (21/1).
Dijelaskan, dengan diusulkannya Raperda ini dimaksudnya untuk menggantikan Perda. No 12 Tahun 2013, karena materi muatannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal.
Maka itu, ia berharap Raperda ini dapat memperbaiki iklim penanaman modal yang bukan saja bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat. “Penamaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Juga menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan,” harap Pakde Karwo
Ia menambahkan, penyelenggaraan penanaman modal yang berkualitas akan mendorong iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian Jatim dan mempercepat peningkatan penanaman modal itu sendiri.
“Kalau substansi hukumnya kuat maka akan dapat mengatur dan mendorong investor menanamkan modalnya lebih nyaman, sehingga realisasi investasi yang ditanamkannya mampu bermanfaat multi dimensi.Dan juga membuat kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih inklusif,” paparnya. (ita)