Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 dengan menggelar upacara resmi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh jajaran kepala perangkat daerah serta aparatur sipil negara (ASN), Senin (27/4).
Dalam upacara tersebut, Adhy Karyono membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan nasional.
Menurut Adhy, otonomi daerah harus dipahami tidak sekadar sebagai kewenangan administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sinergi Jadi Kunci Efektivitas Kebijakan
Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, program pembangunan berisiko tidak berjalan optimal dan tidak tepat sasaran.
Tema peringatan tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, dinilai mencerminkan arah pembangunan nasional yang menekankan kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dalam konteks tersebut, Adhy Karyono menyampaikan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Transformasi Birokrasi dan Digitalisasi
Lebih lanjut, Adhy menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Ia menekankan bahwa paradigma lama yang berfokus pada penyerapan anggaran harus ditinggalkan, digantikan dengan pendekatan berbasis kinerja dan dampak nyata.
Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu langkah strategis yang perlu terus didorong. Inovasi berbasis teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
Fokus pada Layanan Dasar
Dalam arahannya, Adhy juga mengingatkan bahwa prioritas pembangunan daerah harus tetap berfokus pada pemenuhan layanan dasar. Sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga perlindungan sosial menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia menilai bahwa pemerataan layanan dasar menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya di daerah dengan tingkat pembangunan yang masih tertinggal.
Penguatan Kolaborasi dan Kemandirian Fiskal
Selain itu, Adhy Karyono menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam menangani isu-isu strategis yang bersifat lintas wilayah. Beberapa di antaranya meliputi pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan, serta penguatan konektivitas ekonomi.
Di sisi lain, penguatan kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian utama. Dengan kemampuan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fleksibel dalam merancang program pembangunan berbasis potensi lokal.
Efisiensi Anggaran dan Dampak Nyata
Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Adhy mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Ia menilai bahwa setiap kegiatan harus dirancang secara sederhana, namun mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Momentum Hari Otonomi Daerah ini menjadi refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat terus terwujud.
Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis otonomi daerah akan semakin berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. (tas)