Pemerintah meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengembalikan 1 dari 8 blok terminasi, yang sebelumnya diserahkan kepada perseroan. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak akan memberikan waktu tambahan kepada Pertamina untuk melakukan evaluasi, jika memang blok tersebut dianggap tidak ekonomis.
Adapun blok yang dimaksud adalah Blok East Kalimantan. “Jadi untuk yang East Kalimantan, kita menyarankan kalau seandainya tidak ekonomis, langsung dikembalikan ke pemerintah. Karena ini waktunya sempit,” saran Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Kantor Kementrian ESDM, Jakarta, Rabu (5/7).
Selanjutnya, pemerintah akan melelang Blok East Kalimantan untuk mendapatkan kontraktor baru. Kontrak Chevron Indonesia Company di Blok East Kalimantan akan habis pada 2018. Sehingga pemerintah harus bergerak cepat mencari kontraktor baru.
“Kalau Pertamina tak berminat, lebih baik langsung dikembalikan saja, tak usah meminta waktu tambahan untuk evaluasi. Kita menyarankan langsung saja, jadi black and white. Sehingga kita ke depannya punya rencana lebih matang. Tidak usah menunggu September,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah telah menyerahkan 8 blok terminasi yang habis kontraknya pada 2018 kepada PT Pertamina (Persero). Kedelapan blok adalah Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga, Blok South East Sumatera (SES), Blok NSO, Blok B, Blok Tengah, dan Blok East Kalimantan.
Untuk Blok East Kalimantan dinilai kurang ekonomis karena Pertamina diminta menanggung dana Abandonment and Site Restoration (ASR). Pertamina sebagai calon kontraktor pengganti Chevron keberatan bila dana ASR dibebankan pada mereka nantinya.
Berdasarkan hitungan Pertamina, pengelolaan Blok East Kalimantan jadi kurang ekonomis kalau mereka harus membayar dana ASR untuk rehabilitasi lahan tambang.(ist)