Program Jawa Timur Belanja Online (BEJO) yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai pujian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pemprov Jatim dinilai berhasil menerjemahkan dengan baik proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong peran serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Gatot Pambudhi Poetranto bahkan menyebut inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau fraud bisa diminimalisir.
“Harapan kami Program Jatim Bejo ini bisa replikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujar Gatot saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo di Dyandra Convention Center, Surabaya, baru-baru ini.
“Dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi transparan, cepat, mudah. Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga, sehingga mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang/jasa,” tambah dia.
Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace.
Bentuknya berupa toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.
Seusai menyerahkan penghargaan, Khofifah menjelaskan, Program Jatim Bejo ini mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat.
Bahkan platform B2B e-commerce kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab/pemko se-Jatim.
Menanggapi pujian tersebut, Gubernur Jawa Timur menyampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan LKPP kepada Pemprov Jawa Timur.
Menurutnya, Jatim Bejo adalah Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pengadaan barang/jasa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Jawa Timur.
Khofifah berharap, pemanfaatan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring. Selain itu, juga mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM).
Hal ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.
“Dalam arti yang lebih luas platform ini harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil. Insya Allah dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25%,” imbuhnya. (ita)